MANOKWARI, Linkpapua.com – Jaringan Damai Papua (JDP) meyakini dengan membuka dialog antara Papua-Jakarta akan mengakhiri konflik panjang di Tanah Papua. Dengan syarat pemerintah harus melibatkan multielemen di Papua.

“Kami telah mendokumentasikan indikator Papua Tanah Damai versi masyarakat Papua. Itu dihasilkan dari sejumlah pertemuan berbentuk diskusi terfokus antar tahun 2010 hingga 2014,” terang Jubir JDP Yan Christian Warinussy, Minggu (6/2/2022).

Dari hasil diskusi dengan perspektif politik ini ditemukan beberapa indikator. Pertama kata Warinussy, Orang Asli Papua mempunyai rasa aman tenteram di atas tanahnya sendiri. Kedua, Orang Asli Papua siap berdialog jika selalu dilibatkan dalam kesepakatan-kesepakatan yang berkaitan dengan kepentingan dan masa depan mereka.

Menurut Warinussy, Ini menunjukkan bahwa orang Papua sangat cinta pada kedamaian. Mereka juga cinta pada dialog.

“Dialog digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan berbagai masalah,” jelasnya.

Hanya saja selama ini ada masalah yang ditemukan. Di antaranya, kebijakan tentang Papua yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah tanpa melalui konsultasi dengan masyarakat.

Kebijakan otonomi khusus (Otsus) misalnya, lebih cenderung merupakan kompromi politik. Bukan hasil kesepakatan rakyat dan pemerintah Indonesia.

“Menghadapi fakta seperti itu dan dikaitkan dengan situasi saat ini, dimana negara dengan menggunakan dasar UU RI Nomor 2 Tahun 2021 hendak mendesak dilakukan nya pemekaran sejumlah calon daerah otonomi baru (DOB) di Tanah Papua. Baik di wilayah Provinsi Papua maupun Papua Barat adalah suatu kecelakaan politik,” jelasnya.

Karena itu Warinussy mengatakan, JDP meminta perhatian Presiden Joko Widodo dan pemerintahnya agar segera membuka penyelenggaraan dialog Papua-Jakarta dengan rakyat Papua. Dialog harus multielemen.

Artinya pemerintah harus memberi akses bagi kelompok-kelompok resisten untuk terlibat. Seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB), United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), West Papua National Coalition for West Papua (WPNCL), West Papua National Authority (WPNA), dan kaum diaspora Papua di luar Indonesia serta Dewan Adat Papua (DAP).

“Mereka harus terlibat dalam dialog tersebut. Keterlibatan semua komponen tersebut penting demi terbangunnya kepercayaan dan kedamaian di atas Tanah Papua. Saya mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk tidak terlalu cepat mengkhawatirkan hasil dari dialog Jakarta-Papua tersebut,” katanya.

Melainkan, sangat baik memulai langkah awal dialog dengan melakukan pertemuan-pertemuan informal dengan para pemimpin Papua dari komponen-komponen tersebut di atas lebih dahulu.

Di sinilah kata Warinussy, pentingnya dilakukan 2 (dua) langkah yaitu pertama, Presiden segera menunjuk seorang tokoh kunci dialog Papua-Jakarta. Kedua, menetapkan dilakukannya jeda kemanusiaan di seluruh wilayah konflik bersenjata demi membuka akses bagi pelayanan kesehatan dan sosial kepada masyarakat Papua yang tidak berada pada posisi resisten terhadap pemerintah dan pihak mana pun.

JDP sangat yakin bahwa dialog Papua-Jakarta akan mengakhiri segera seluruh perbedaan pendapat yang menjadi sumber konflik berkepanjangan selama lebih dari 50 tahun di atas Tanah Papua. (LP2/Red)