28.9 C
Manokwari
Jumat, November 22, 2024
28.9 C
Manokwari
More

    Januari Ini, Polda Papua Barat Lanjutkan Kasus Hibah Yayasan Tipari

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com – Polda Papua Barat akan menjadwalkan pemeriksaan kembali sejumlah pihak dalam kasus dugaan skandal hibah Yayasan Tipari. Polda tak merinci siapa-siapa yang bakal diperiksa.

    “Januari (2022) ini kita akan melanjutkan kembali pemeriksaan sampai tuntas,” kata Direktur Kriminal Khusus Polda Papua Barat, Kombes Pol Romylus Tamtelahitu, akhir pekan lalu.

    Romy sapaannya, mengungkapkan, sejumlah dosen juga telah diperiksa.  Hanya saja ia enggan membeberkan hasil pemeriksaan pihak-pihak yang telah dipanggil sebelumnya.

    “Terkait dengan isi pemeriksaan itu jangan, karena itu kan masih proses yang kita jalani,” tutur Romy.

    “Termasuk dosen, kan terkait dengan proses belajar mengajar itu kan masih kita dalami. Karena ada kerja sama antara yayasan dengan kampus yang ada di Indramayu dan Cirebon,” jelasnya.

    Menurut Romy, ada pengakuan saat penyidik mendatangi beberapa saksi di Indramayu dan Cirebon bahwa memang benar ada kegiatan belajar mengajar bekerja sama dengan Universitas Werisar. Namun keterangan ini juga masih didalami.

    Baca juga:  Dukung Penguatan Pemberdayaan Desa, DPMK Papua Barat Gelar Start Up Workshop

    Dia mengatakan penyidik Polda PB sebenarnya melakukan pemeriksaan terhadap berbagai pihak. Namun memasuki pengujung 2021 proses itu ditunda. Ia juga belum bisa merinci soal indikasi kerugian negara.

    “Terkait dengan indikasi berapa kerugian negara, kita masih dalami. Kita belum bisa bilang sekian rupiah tapi yang jelas memang running semua. Kemudian mudah-mudahan nanti kita dapat gambaran, bagaimana konstruksinya siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban,” katanya.

    Romy meluruskan bahwa pemanggilan Bupati Samsudin Anggiluli dan istrinya serta sejumlah dosen belum bisa disebut surat panggilan. Karena sifatnya masih klarifikasi sehingga statusnya masih undangan.

    “Kalau dalam konteks penyelidikan kita memanggil orang itu kita bukan lewat surat panggilan tapi surat undangan. Nanti kalau tahap penyidikan baru kita pakai surat panggilan. Jadi kemarin kita undang beliau untuk datang dan kita ambil keterangan,” bebernya.

    Yayasan Tipari diduga menerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Hibah diberikan pada tahun 2017 hingga 2019. Bupati Samsudin Anggiluli diduga namanya tercantum sebagai pembina pada yayasan. Sementara istrinya merupakan Ketua dari Yayasan Tipari.

    Baca juga:  Romer Tapilatu: PAD Manokwari Seharusnya di Atas Rp100 Miliar

    LP3BH Desak Polda Tuntaskan

    Direktur LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy berulang kali mendesak Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing dan jajaran penyidik Polda agar menindaklanjuti proses penyelidikan dugaan penyalahgunaan dana hibah ke Yayasan Tipari.

    “Dana hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019 diduga “mengalir” ke Yayasan Tipari, salah satu organisasi sosial yang diduga pembinanya adalah Samsuddin Anggiluli, yang saat ini sebagai Bupati Sorong Selatan. Sementara Yayasan Tipari diketuai oleh Ny Beatrix Msiren yang adalah istri Bupati Sorong Selatan,” ungkap Warinussy.

    Dia mengatakan dana tersebut diberikan dalam tiga tahap dengan kisaran Rp7,8 miliar. Diduga dana tersebut digunakan untuk membangun kampus Universitas Werisar di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan.

    “Sayang sekali karena hingga data dikumpulkan oleh kontak person kami di Teminabuan, bangunan perguruan tinggi swasta dimaksud hanya berdiri tiang-tiangnya saja yang sudah ditumbuhi rerumputan dan hutan. Sementara tenaga pengajar juga kebanyakan diambil dari luar Teminabuan dan luar Tanah Papua yang patut diduga fiktif,” kata Warinussy.

    Baca juga:  Kapolri Rotasi 5 Pejabat Polda Papua Barat, Dansat Brimob juga Digeser

    Dikatakan Warinussy, kampus Universitas Werisar sama sekali belum berdiri dan belum digunakan. Sebab masih sekadar tiang tiang. Sehingga patut diselidiki lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

    Warinussy juga membeberkan Universitas Werisar, sesuai informasi yang diketahui, belum memiliki izin operasional dari Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Papua.

    Agar semua lebih terang, ia mendorong agar dilakukan audit investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat. Ini penting guna mendukung penyelidikan yang tengah dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Barat.

    “Kami berharap keterangan yang telah diberikan oleh Bupati Sorong Selatan Samsuddin Anggiluli sebagai saksi belum lama ini, akan menjadi petunjuk bagi penyidik,” tuturnya.

    Sementara Bupati Samsudin Anggiluli dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, namun hingga berita ini diterbitkan, belum memberi balasan. (LP2/Red)

    Latest articles

    Besok Orideko-Mansyur Kampanye Akbar di Pantai WTC, Bakal Hadirkan Puluhan Ribu...

    0
    RAJA AMPAT, Linkpapua.com– Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat nomor urut 1, Orideko Iriano Burdam dan Mansyur Syahdan (ORMAS) akan menggelar kampanye...

    More like this

    Besok Orideko-Mansyur Kampanye Akbar di Pantai WTC, Bakal Hadirkan Puluhan Ribu Pendukung   

    RAJA AMPAT, Linkpapua.com– Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat nomor urut 1,...

    PW IPPNU Papua Barat Teken MoU dengan DLHKP Papua Barat Daya, Sinergi Pengelolaan Lingkungan

    MANOKWARI, Linkpapua.com-PW IPPNU Papua Barat terus memperkuat sinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan...

    Kasus Pemalsuan Dokumen CPNS PB Sudah P21, Polda Segera Serahkan 9 Tersangka ke Kejati

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Polda Papua Barat menyatakan, berkas perkara dugaan pemalsuan dokumen penerimaan Calon Pegawai...