27.1 C
Manokwari
Senin, April 21, 2025
27.1 C
Manokwari
More

    Inspektorat Ungkap 12 Pimpinan OPD Pemprov PB Belum Serahkan LHKPN

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com-Inspektorat Papua Barat mengungkap, saat ini masih ada sekitar 40% pejabat pemprov yang belum menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dari jumlah itu, terdapat 12 orang pimpinan OPD dari 47 OPD.

    “Sampai saat ini sudah ada sekitar 60 persen (menyetor LHKPN). Masih menunggu beberapa hari lagi karena batas pembuatan laporan 31 Maret. Kalau laporan dari staf saya sudah mendekati selesai,” papar Kepala Inspektorat Papua Barat Sugiyono kepada wartawan di halaman kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (10/3/2023).

    Baca juga:  Partai Garuda: Kami Dorong Kader Terbaik, untuk Perubahan di Raja Ampat

    Sugiyono mengatakan, pejabat yang mempunyai kewajiban menyerahkan LHKPN di antaranya eselon 2 dan pejabat strategis yakni bendahara penerimaan, pendahara pengeluaran dan jabatan fungsional.

    Disinggung soal sudah berapa pimpinan OPD yang menyetorkan LHKPN, Sugiyono menyebutkan, dari total 47 kepala OPD, sekitar 35 orang telah menyelesaikan. Tersisa 12 kepala OPD yang diharapkan bisa kelar sebelum 31 Maret.

    Baca juga:  BPK Minta Pemkab se-Papua Barat Tindak Lanjuti Poin-poin Rekomendasi LHP

    “Jadi kemarin ada dari 47 OPD yang sudah lapor itu sekitar 35 pimpinan OPD. Kalau dari bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran serta pejabat fungsional sudah 25 persen,” terang dia.

    Sugiyono mendorong kepala OPD dan pejabat strategis lainnya agar segera menyetorkan LHKPN.

    “Tidak perlu takut kalau memang harta kekayaannya itu betul dari uang kita. Atau mungkin warisan. Kecuali ada pergerakan harta mereka dari tahun ke tahun itu ada pergerakannya sangat signifikan itu tidak wajar. Itu perlu dipertanyakan,” jelasnya.

    Baca juga:  BPS Papua Barat Catat Tingkat Hunian Kamar Hotel Turun 33,03 Persen

    Adapun pejabat yang tak menyetor LHKPN hingga batas waktu yang ditentukan diancam sanksi berdasarkan pergub. Selain tidak bisa mendapatkan TPP, sanksi lain bisa saja sampai pemecatan dan tahapan melalui kode etik. (LP9/Red)

    Latest articles

    100 Ribu Visa Haji Reguler Sudah Terbit, Keberangkatan Dimulai 2 Mei

    0
    JAKARTA, LinkPapua.com - Sebanyak 100.000 visa untuk jemaah haji reguler Indonesia sudah terbit. Pemerintah memastikan proses keberangkatan jemaah akan dimulai pada 2 Mei 2025. Kabar...

    More like this

    Arus Mudik 2025 Lancar, PBNU Puji Kinerja Polri dan Jajaran Perhubungan

    JAKARTA, LinkPapua.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi atau Gus...

    Gubernur Papua Barat Letakkan Batu Pertama Pembangunan Gedung PAUD Efrata Wosi

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, meletakkan batu pertama pembangunan gedung PAUD...

    2 Pelajar Pelaku Curat di Manokwari berhasil Ditangkap, 5 Masih Buron

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Aksi komplotan perampasan sadis yang meresahkan warga Manokwari berhasil ditangkap jajaran Satuan...