26.4 C
Manokwari
Minggu, Juli 14, 2024
26.4 C
Manokwari
More

    Gubernur : Presiden inginkan terobosan baru tata kelola Otsus

    Published on

    Manokwari,Linkpapuabrat.com-Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengutarakan bahwa Presiden Joko Widodo menginginkan adanya terobosan baru tata kelola dana otonomi khusus.

    Dominggus ada rapat evaluasi kebijakan dan optimalisasi tata kelola Otsus Papua Barat di Manokwari, Kamis(19/11), mengemukakan bahwa Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas di kantor Kepresidenan pada 11 Maret 2020 menekankan perlunya evaluasi total penggunaan dana Otsus.

    Presiden juga, kata Dominggus, menginginkan adanya semangat baru, paradigma baru serta cara kerja baru yang lebih efektif untuk menghasilkan lompatan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Papua dan Papua Barat.

    Baca juga:  Tim Gabungan Polisi Berhasil Tangkap DPO Penyerangan Pos Ramil Kisor

    “Presiden Joko Widodo menegaskan perlu dilakukannya terobosan dalam tata kelola dana otonomi khusus agar pengelolaannya lebih efektif dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ucap gubernur.

    Menurut Gubernur, arahan Presiden pada rapat terbatas itu menjadi penegasan sekaligus mengindikasikan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pembangunan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat.

    Terkait pelaksanaan Otsus selama hampir 20 tahun di tanahPapua sudah memberikan banyak sumbangsih kemajuan di berbagai bidang pelayanan dasar.

    Baca juga:  PKS Papua Barat Gelar Rakor Rekrutmen Caleg untuk Pemilu 2024

    Secara makro, angka kemiskinan di Papua Barat menurun sejak tahun 2010. Disisi lain, indeks pembangunan manusia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

    “Infrastruktur perhubungan terus menjadi prioritas, peningkatan kinerja keuangan daerah terus membaik dari tahun ke tahun dan tentu hal ini adalah hasil yang patut untuk kita syukuri,” kata Gubernur.

    Pada kegiatan itu ia pun menekankan agar peserta rapat memperhatikan pasal 3 kolom empat pada Undang-undang Nomor: 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 35 tahun 2008.

    Baca juga:  Bahlil Ingatkan Kepala Daerah di Papua Barat: Bahaya jika DPMTSP Difasilitasi Pihak Ketiga

    Pasal tersebut, menjelaskan bahwa pembiayaan dalam rangka Otsus akan berakhir pada tahun 2021. Pemerintah saat ini telah mengambil langkah cepat untuk menjembatani hal itu, melalui revisi terbatas.

    “Beberapa waktu lalu pemerintah pusat juga menegaskan bahwa status Otsus Papua dan pembiayaannnya tetap dilanjutkan,” sebut Gubernur. (LPB1/red)

    Latest articles

    Bripka Septinus Arui Terima Penghargaan Hoegeng Awards 2024

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com- Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo,M.Si memberikan apresiasi terhadap gelaran Hoegeng Awards 2024. Dia juga mengaku bangga dengan para peraih penghargaan...

    More like this

    Bripka Septinus Arui Terima Penghargaan Hoegeng Awards 2024

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo,M.Si memberikan apresiasi terhadap gelaran Hoegeng...

    Petani Papua Barat Keluhkan Pupuk Belum Tersalur, Terhambat Administrasi

    MANOKWARI,Linkpapua.com - Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Papua Barat Agustinus...

    Selamat! Derek Ampnir Raih Gelar Doktor Lingkungan Hidup di Unipa

    MANOKWARI, Linkpapua.com - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang juga Plt Kepala Disnakertrans...