28.3 C
Manokwari
Jumat, Mei 9, 2025
28.3 C
Manokwari
More

    Gaji Ke-13 ASN, TNI-Polri, dan Pensiunan Cair Juni 2025

    Published on

    JAKARTA, LinkPapua.com – Presiden Prabowo Subianto memastikan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, dan pensiunan akan cair pada Juni 2025. Kebijakan ini bertepatan dengan awal tahun ajaran baru pendidikan di Indonesia, sehingga diharapkan dapat membantu kebutuhan keluarga para penerima.

    Baca juga:  Pencairan Gaji Ke-13 ASN Dimulai 5 Juni 2023

    Kepastian pencairan gaji ke-13 ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 yang telah diteken langsung oleh Prabowo.

    Baca juga:  Sastrawan Pulo Lasman Simanjuntak Tulis Puisi untuk Presiden RI Terpilih

    “Gaji ke-13 dibayarkan pada awal tahun ajaran baru yaitu bulan Juni 2025,” ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

    Selain itu, Prabowo juga memastikan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN, TNI-Polri, dan pensiunan akan dilakukan lebih awal, yakni dua minggu sebelum Lebaran Idul Fitri. THR akan mulai dicairkan pada Senin, 17 Maret 2025.

    Baca juga:  Respons Warga Manokwari Usai Debat Capres: Jadi Panggung Prabowo

    “THR diberikan 2 minggu sebelum hari Idul Fitri mulai Senin besok 17 Maret 2025,” katanya. (*/red)

    Latest articles

    Robert Francis Prevost Terpilih Jadi Paus Leo XIV, Pertama dari AS...

    0
    VATICAN CITY, LinkPapua.com – Sejarah baru tercipta dalam Gereja Katolik. Kardinal Robert Francis Prevost asal Amerika Serikat (AS) resmi terpilih sebagai Paus ke-267 dengan...

    More like this

    Robert Francis Prevost Terpilih Jadi Paus Leo XIV, Pertama dari AS dalam 2.000 Tahun

    VATICAN CITY, LinkPapua.com – Sejarah baru tercipta dalam Gereja Katolik. Kardinal Robert Francis Prevost...

    DPD RI Dukung Pengalihan Status Hutan Lindung Atasi Tambang Ilegal di Papua Barat

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong solusi konkret untuk...

    Pemprov Papua Barat Desak Revisi UU Kehutanan, Minta Kewenangan Dikembalikan ke Daerah

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mendesak pemerintah pusat untuk merevisi Undang-Undang...