Jumat, Agustus 12, 2022
28.1 C
Manokwari
28.1 C
Manokwari
Jumat, Agustus 12, 2022

Indonesia COVID-19 Statistics

156,717
Total Kematian
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
14,516
Total Kasus Aktif
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
6,080,451
Total Kasus Terkorfirmasi
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am

Fraksi Otsus DPR PB Akan Protes ke Jokowi, Andai Kemendagri Abaikan Lex Specialis 21 Ranperda

MANOKWARI, Linkpapua.com – Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPR PB) mengingatkan agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak mengabaikan lex specialis atau kekhususan orang asli papua (OAP) dalam fasilitasi 21 Ranperda perintah UU Nomor 2 Tahun 2021, PP 106, dan PP 107. Jika Kemendagri melakukan hal itu, Fraksi Otsus DPR PB akan melayangkan protes kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, George Karel Dedaida, mengatakan bahwa 13 Raperdasi dan 8 Raperdasus yang diusulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat untuk difasilitasi bersama Kemendagri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah (PHD) telah mengakomodasi semua kepentingan yang berkaitan dengan kekhususan OAP di Papua Barat.

Karena itu diminta kepada Kemendagri jangan banyak mengubah aspirasi yang diusulkan dalam 21 Ranperda karena kepentingan daerah khususnya OAP ada dalam produk hukum pasal per pasal.

“Hal-hal yang tidak banyak diatur dalam undang-undang sektoral itu yang kita masukan dalam Perdasi dan Perdasus karena perintah PP 106 dan 107 begitu, sesuai juga keinginan masyarakat OAP seperti itu,” kata George, Selasa (2/8/2022).

Baca juga:  DPR Ingatkan Gubernur Papua Barat Segera Serahkan LKPJ Akhir Periode
Baca juga:  Pemprov Papua Barat Serahkan 13 Raperda, Gubernur Persilakan Dewan Kritisi

Sekretaris LMA Papua Barat itu menegaskan bahwa pemerintah pusat jangan memaksakan kehendak untuk menggugurkan unsur lex specialis 13 Perdasi dan 8 Perdasus dengan alasan mengembalikan ke undang-undang sektoral.

Dikatakannya bahwa jika kemauan Kemendagri untuk mengembalikan aturan dalam 21 Ranperda turunan Otsus itu ke UU sektoral, maka Fraksi Otsus DPR PB akan memprotes kepala negara.

George mencontohkan, salah satu produk tentang manajemen ASN mengatur tentang seorang PNS dari OAP harus pensiun pada umur 65 tahun, maka pemerintah pusat harus memberikan ruang untuk itu.

Selain itu, George mengatakan terkait dengan Ranperda transmigrasi harus trans lokal maka transmigrasi antardaerah ditata agar jauh lebih baik ke depan.

“Kami tidak minta untuk kembalikan ke UU sektoral, tetapi pemerintah harus mengambil kebijakan untuk menjadi cantolan hukum bagi aspirasi masyarakat asli Papua melalui 13 Perdasi dan Perdasus. Jika tidak maka kami akan protes Presiden Joko Widodo untuk mencabut saja UU Otsus karena tidak ada kekhususan Orang Asli Papua dalam aturan hukum tersebut,” ujarnya. (LP2/Red)

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here