26.3 C
Manokwari
Jumat, November 22, 2024
26.3 C
Manokwari
More

    Empat Bulan Gaji Nunggak, Guru Honorer Teluk Bintuni Segel Kantor Disdik

    Published on

    BINTUNI, Linkpapua.com – Puluhan honorer Teluk Bintuni berunjuk rasa dan menyegel kantor Dinas Pendidikan, Selasa (18’4/2023). Aksi ini sebagai protes atas gaji mereka yang menunggak sejak Januari.

    Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Teluk Bintuni, Simon Kambia kepada media ini menjelaskan, alasan belum dibayarnya honorer guru kontrak ini masih ia telusuri. Gaji honorer tercatat menunggak 4 bulan, sejak Januari hingga April.

    “Kami tidak tahu. Apakah status mereka memang tidak terikat kontrak dengan Pemerintah Daerah sehingga tidak dianggarkan honornya dalam DPA Dinas Pendidikan, atau karena belum ada dana yang turun ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk membayar honor mereka,” kata Simon Kambia melalui telepon selulernya, Selasa (18/4/2023) malam.

    Baca juga:  Pemkab Mansel Liburkan Sekolah Hingga 18 Agustus, Buntut Aksi Protes CPNS

    Meski demikian, selama ini peran dan keberadaan guru kontrak yang tersebar di TK, SD dan SMP di berbagai distrik di Kabupaten Teluk Bintuni, sangat membantu tugas-tugas guru negeri dalam mendidik anak-anak.

    Baca juga:  2 Tahun Minus, Laju Ekonomi Papua Barat Ditarget 5,5% di 2023

    Menurut Simon, tanpa adanya guru kontrak, jumlah guru yang berstatus pegawai negeri di Teluk Bintuni jumlahnya masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah.
    Ditambahkan Simon, terakhir kali para guru kontrak ini menerima honor pada Desember 2022.

    “Namun setelah itu, tidak ada kepastian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, apakah status kontrak mereka diperpanjang atau diputus,” ujar Simon.

    Baca juga:  Pemkab Bintuni Salurkan Beras CPP ke 24 Distrik, Sekda: Harus Hati-hati

    Dengan tidak adanya kepastian itu, dan mempertimbangkan kebutuhan tenaga pengajar di Teluk Bintuni yang masih sangat kurang, maka para guru kontrak ini tetap mengajar seperti semula.

    “Ini yang akan kami pastikan ke Dinas Pendidikan, apakah status kontrak mereka diperpanjang atau diputus. Harus ada kepastian yang jelas. Jangan hanya tenaga mereka dibutuhkan, tapi haknya tidak diberikan,” ungkap Simon. (LP5/red)

    Latest articles

    BPK RI Papua Barat: Tak Semua Data Boleh Dibuka ke Media...

    0
    MANOKWARI,Linkpapua.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Barat menggelar sharing session dengan kalangan media massa di gedung BPK Papua Barat, Manokwari, Kamis...

    More like this

    BPK RI Papua Barat: Tak Semua Data Boleh Dibuka ke Media  

    MANOKWARI,Linkpapua.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Barat menggelar sharing session dengan...

    Bawaslu Papua Barat Ingatkan Logistik Harus Tiba di TPS pada H-1

    MANOKWARI,Linkpapua.com - Bawaslu Papua Barat memastikan distribusi logistik Pilkada 2024 harus telah tiba di...

    Kunjungi Fakfak, Ali Baham Minta Lintas Komponen Jaga Sinergi Jelang Pilkada

    FAKFAK,Linkpapua.com - Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere bersama Tim Desk Pilkada berkunjung...