27.5 C
Manokwari
Sabtu, Mei 17, 2025
27.5 C
Manokwari
More

    DPRK Teluk Wondama Fasilitasi 5 Raperda Prioritas Bersama Biro Hukum Papua Barat

    Published on

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Teluk Wondama melaksanakan fasilitasi lima rancangan peraturan daerah (raperda) prioritas bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, Rabu (30/4/2025), di Manokwari. Fasilitasi ini merupakan langkah penting dalam penyempurnaan regulasi yang dinilai mendesak untuk mendukung pembangunan daerah.

    Kelima raperda itu meliputi Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Teluk Wondama; Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Raperda tentang Fasilitasi Pengelolaan Limbah Medis; Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; serta Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

    Baca juga:  Pimpin Ziarah ke TMP Trikora, Pangdam Kasuari Kenang Peristiwa Ambarawa 1945

    Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRK Teluk Wondama, Robert Gayus Baibaba, mengatakan kelima raperda tersebut merupakan inisiatif DPRK yang telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025.

    “Wondama merupakan kabupaten yang baru mulai berkembang sehingga membutuhkan regulasi-regulasi yang menjadi dasar dalam mendukung eksekutif dalam melaksanakan pembangunan ke depan. Jadi, ini menjadi kebutuhan dalam pembangunan Kabupaten Teluk Wondama,” ujarnya.

    Baca juga:  BI Papua Barat Apresiasi Pemda Bangkitkan Kecintaan Pangan Lokal

    Sementara itu, Rudi Yawan dari Biro Hukum Pemprov Papua Barat menekankan bahwa fasilitasi ini bertujuan untuk mengharmonisasikan substansi raperda agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, isi raperda harus tersusun secara sistematis, logis, dan mudah dipahami.

    “Setelah fasilitasi maka kami akan memberikan catatan-catatan untuk diperbaiki sesuai dengan arahan yang kami berikan. Nanti draf yang sudah Bapak-Ibu perbaiki dikembalikan ke kami lagi untuk kami cek. Kalau sudah benar baru bisa dikeluarkan nomor register,” katanya.

    Baca juga:  25 Anggota DPRK Wondama Resmi Dilantik, Bupati Hendrik Harap jadi Pengawal Aspirasi Rakyat

    Yawan, yang juga doktor hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM), menilai substansi kelima raperda sangat relevan untuk menjamin keselamatan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik di Teluk Wondama.

    “Raperda penanggulangan bencana ini kami sangat setuju karena belajar dari pengalaman yang lalu-lalu di Wondama (beberapa kali terjadi bencana alam),” ungkapnya. (rex/red)

    Latest articles

    Aksi Demo Berujung Laporan Polisi, Aliansi Honorer Papua Barat dan Karo...

    0
    MANOKWARI, LinkPapua.com - Aksi demonstrasi damai yang digelar Aliansi Honorer Nasional (AHN) Papua Barat bersama Forum Honorer 1.002 berujung pada pelaporan ke polisi oleh...

    More like this

    Aksi Demo Berujung Laporan Polisi, Aliansi Honorer Papua Barat dan Karo Umum Capai Titik Temu

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Aksi demonstrasi damai yang digelar Aliansi Honorer Nasional (AHN) Papua Barat...

    Hadiri Harlah ke 11 Paguyuban Karanganyar di Manokwari, Bupati Puji Eksistensi

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Bupati yang diwakili oleh Wakil Bupati Manokwari Mugiyono menghadiri Harlah Paguyuban Karanganyar...

    Polda Jabar Jalin Sinergitas Wujudkan Lingkungan Aman, Tertib, dan Tentram

    BANDUNG, Linkpapua.com-Polda Jawa Barat (Jabar) memastikan sinergitas dan kolaborasi siap dihadirkan bersama Polda Metro...