27.9 C
Manokwari
Selasa, Februari 27, 2024
27.9 C
Manokwari
More

    DPR Papua Barat Tolak PMK 206, Segera Bersurat ke Pusat

    Published on

    MANOKWARI, LinkPapua.com – DPR Papua Barat menyatakan penolakan terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.07/2022 tentang alokasi transfer ke daerah untuk wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Data tahun anggaran 2023.

    Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, telah menyiapkan surat perihal penolakan itu dan akan segera dikirim ke pusat.

    “Hari ini kita belum bisa terima sehingga PMK harus ditinjau kembali. APBD sudah ditetapkan tanggal 7 Desember. Kalau ada pergeseran harus duduk kembali untuk membahas anggaran. DPR akan menyurat secara resmi menolak PMK 206. DPR juga akan bentuk tim kecil untuk melihat persoalan ini,” kata Orgenes kepada wartawan, Selasa (31/1/2023).

    Baca juga:  Pesan Ketua DPR Papua Barat Jelang Natal: Mari Bawa Kedamaian

    Soal pergeseran anggaran ini, Orgenes mengaku sudah melakukan pertemuan di kediaman Susweni. DPR juga meminta agar ada pertemuan antara Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, dan TAPD bersama pimpinan DPR serta alat kelengkapan dewan lainnya.

    Baca juga:  Ini Sederet Aspirasi yang Disodorkan Warga Pegaf ke Orgenes Wonggor

    “Kita minta untuk unsur pimpinan untuk mendapatkan penjelasan soal pergeseran anggaran. Kalau ada pergeseran begitu wajib eksekutif menyampaikan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan sehingga anggaran dapat dipergunakan,” ujarnya.

    Sampai hari ini, kata dia, DPR belum dapat masukan maupun penjelasan sekaitan pergeseran anggaran maupun sumber dananya.

    Baca juga:  Fraksi Otsus DPR PB Akan Protes ke Jokowi, Andai Kemendagri Abaikan Lex Specialis 21 Ranperda

    “Pergeseran itu harus melalui mekanisme di DPR dan persetujuan DPR. Dampak pergeseran luar biasa di masing-masing OPD,” ungkapnya.

    Dia menilai, jika anggaran harus bergeser mestinya para anggota DPR yang berasal dari Papua Barat Daya juga harus bergeser.

    “Kalau anggaran sudah bergeser orangnya harus bergeser. 29 orang anggota DPR harus bergeser begitupun dengan MRP juga harus bergeser, ini masalah,” ketusnya. (LP9/Red)

    Latest articles

    Kejati Papua Barat Tangkap DPO Korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Babo, Diburu...

    0
    MANOKWARI,LinkPapua.com- Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Papua Barat menangkap DPO kasus korupsi proyek pembangunan Pasar Rakyat di Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni. Upaya...

    More like this

    Lantik 64 Kepsek-Pengawas, Bupati Hermus: Kerja dengan Baik, ini Amanah

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Bupati Manokwari Hermus Indou melantik dan mengukuhkan pejabat fungsional pengawas dan kepala...

    Forum Masyarakat SAIRERI Usul Keterwakilan OAP di DPR RI dari Jalur Afirmasi

    MANOKWARI, linkpapua.com- Ketua Forum Masyarakat SAIRERI, Derek Ampnir mengatakan, untuk mencegah konflik pasca-Pemilu 2024,...

    Mahasiswa Geruduk Kantor Bawaslu Papua Barat, Tuntut Tindakan Tegas Pelanggaran Pemilu

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Puluhan massa yang terbagung dalam Solidaritas Mahasiswa Hukum Manokwari mendatangi kantor Badan...