26.5 C
Manokwari
Selasa, Maret 5, 2024
26.5 C
Manokwari
More

    DPR Papua Barat Soroti Siklus Pembahasan APBD, Diminta Tepat Waktu

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com – Fraksi-fraksi di DPR Papua Barat meminta pemerintah provinsi memperhatikan siklus penganggaran dalam APBD. DPR ingin agar ke depan penetapan APBD dilaksanakan tepat waktu.

    “Siklus APBD Papua Barat harus menjadi perhatian lebih serius oleh pemerintah daerah. Sehingga penetapan bisa tepat waktu sesuai siklus penyusunan APBD yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku,” ujar juru bicara gabungan Fraksi DPR Papua Barat Agustinus Kambuaya dalam sidang paripurna DPR Papua Barat, Selasa (13/12/2022).

    Baca juga:  Pj Gubernur Papua Barat Luncurkan Pencanangan Imunisasi Hepatitis B untuk Nakes

    Agustinus menyampaikan ini sebagai koreksi terhadap keterlambatan pembahasan APBD 2023. APBD sejatinya harus ditetapkan paling telat 30 November lalu.

    Hanya saja, terjadi keterlambatan penyerahan KUA-PPAS dari pemprov ke DPR. Akhirnya, pembahasan molor hingga Desember.

    DPR juga telah bersurat ke Kemendagri agar diberi tenggat waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan pembahasan APBD. DPR berharap tidak ada sanksi administratif atas keterlambatan ini.

    Kata Agustinus, pembahasan yang tepat waktu akan membuat program lebih cepat terealisasi. Karena itu ini harus menjadi perhatian eksekutif di tahun berikutnya.

    Baca juga:  Aksi Teror Bom Makassar, HMTI Desak Aparat Usut dan Tingkatkan Keamanan

    Agustinus menjelaskan, postur APBD Papua Barat semakin ideal. Fraksi-fraksi sangat mendukung kebijakan pemerintah yang telah mengalokasikan anggaran kepada organisasi atau lembaga keagamaan dan kemasyarakatan tingkat provinsi.

    “Gabungan fraksi-fraksi mengingatkan agar khusus bagi organisasi/lembaga keagamaan dan kemasyarakatan agar perlu dialokasikan dana secara permanen sesuai dengan pos,” ungkapnya.

    Selain itu, gabungan fraksi-fraksi juga meminta agar pemerintah segera membayar utang atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

    Baca juga:  Ketua Tim 315 Buka Suara Usai Palang Kantor Gubernur: Hak Kami Belum Dibayar

    “Utang pemerintah provinsi akibat dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan dibacakan eksekusinya pada tanggal 22 Juni 2022 oleh Pengadilan Negeri Manokwari dengan Nomor putusan 10/pdt.eks/2020/pn so jo nomor : 4/pdt.g/2019/pn son jo nomor:53 /pdt.g/ 2020/ pn son jo nomor: 4/pdt/2021/pt jap jo nomor:2497k/pdt/2021 yang pada intinya telah memerintahkan kepada pemerintah provinsi untuk menganggarkan/ memasukkannya pada penganggaran tahun berjalan ini (2022) maupun tahun anggaran berikutnya (2023),” paparnya. (LP9/Red)

    Latest articles

    Ali Baham: Bank Papua Beri Andil Besar Menopang Pembangunan Daerah

    0
    MANOKWARI, linkpapua.com-Pj Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere membuka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) tahun buku 2023 di...

    More like this

    Ali Baham: Bank Papua Beri Andil Besar Menopang Pembangunan Daerah

    MANOKWARI, linkpapua.com-Pj Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere membuka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan...

    500 Bibit Cabai Ditanam di Kebun PKK Papua Barat, Target Panen 3 Bulan

    MANOKWARI, linkpapua.com- Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Papua Barat Siti Mardiana Temongmere menghadiri Gerakan...

    Sampaikan Ucapan HUT Satpol PP, Ali Baham: Jaga Profesionalitas, Layani Warga

    MANOKWARI, Linkpapua.com - Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere memberikan ucapan selamat HUT...