25 C
Manokwari
Sabtu, Mei 10, 2025
25 C
Manokwari
More

    Dominggus Urbon Bersikeras Pupuk Kaltim Tak Dipindahkan ke Fakfak

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com – Wakil Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, Dominggus Urbon, melontarkan protes keras atas pernyataan Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, terkait perpindahan lokasi pembangunan pabrik pupuk Kaltim dari Kampung Onar, Kabupaten Teluk Bintuni ke Kabupaten Fakfak.

    Urbon dalam keterangan persnya yang diterima awak media, Minggu (26/6/2022), Urbon menegaskan bahwa peryataan Menteri Bahlil tidak mendasar. “Dengan alasan-alasan mendasar bahwa persoalan lingkungan kemudian masalah kedalaman laut itu tidak benar. Saya ahli di bidang infrastruktur jadi saya tahu,” kata Urbon.

    Baca juga:  Niko Tike Tegaskan Evaluasi-Uji Kompetensi Risiko yang Harus Diterima Semua ASN

    Urbon mengatakan bahwa lebih membangun jetty dengan panjang 50 atau 100 meter sudah mendapat kedalaman laut yang memenuhi persyaratan ketimbang saluran pipa 60 kilometer nanti akan timbul masalah.

    “Membangun saluran pipa 60 kilometer akan menimbulkan persoalan tanah adat yang dilalui, polemik antara masyarakat, batas hak ulayat, dan lainnya,” ucapnya.

    Baca juga:  Upaya Eliminasi Malaria, Sembilan Distrik di Teluk Bintuni Perlu Perhatian Serius

    Karena itu, Urbon mengungkapkan bahwa kawasan industri khusus yang sudah disiapkan pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 harus ditindaklanjuti.

    “Karena apa yang disampaikan Menteri Investasi itu jangan sampai menimbulkan kesan bahwa seolah-olah ada interest subjektif dan politik akan terjadi,” tuturnya.

    Urbon pun menolak kebijakan Menteri Bahlil memindahkan Pupuk Kaltim ke Fakfak. Dia bersikeras agar semua langkah dan tindakan dilakukan sesuai dengan ketetapan presiden. “Kelayakan-kelayakan politis itu sering kali mengalahkan kelayakan teknis. Nah, hal ini jangan sampai terjadi,” kata dia.

    Baca juga:  BPS Papua Barat Mulai Pendataan Awal Regsosek, Pers Diminta Masif Sosialisasi

    Urbon berharap, pernyataan yang disampaikan harus lebih bijak agar tidak menimbulkan polemik dan konflik di masyarakat adat. Pemerintah, kata dia, harus menciptakan stabilitas keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. (LP2/Red)

    Latest articles

    Sembilan Tahun Beruntun, SKK Migas Kembali Kantongi Opini WTP

    0
    JAKARTA, LinkPapua.com – SKK Migas kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2024. Ini menjadi tahun...

    More like this

    Bupati Manokwari Tambah 6 Tenaga Ahli untuk Mendukung Pemerintahannya

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Bupati Manokwari Hermus Indou kembali menambah Tenaga (TA) untuk mendukung pemerintahannya bersama...

    Ratusan Kendaraan yang Ditilang semakin Menumpuk, Polisi Minta Warga Ambil Kendaraannya

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Satuan Lalu Lintas Polresta Manokwari mengimbau masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang diamankan...

    Konsultasi Publik RKPD 2026, Wagub Papua Barat Minta Program Prioritas Merata-Tepat Sasaran

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat, Mohamad Lakotani, menyampaikan pentingnya pemerataan program...