27.5 C
Manokwari
Sabtu, Maret 29, 2025
27.5 C
Manokwari
More

    Bupati Teluk Bintuni Sebut Daerah Masih Bergantung Dana Transfer

    Published on

    TELUK BINTUNI, Linkpapua.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintini menggelar rapat koodinasi (rakor) membahas dan menentukan perkiraan target pendapatan asli daerah (PAD), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2022, dan APBD induk 2023.

    Rapat dipimpin Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw, didampingi Wakil Bupati, Matret Kokop, dan Plt. Sekretaris Daerah (Sekda), Frans N. Awak. Diikuti jajaran Forkopimda, seluruh pimpinan perangkat daerah lingkup Pemkab Teluk Bintuni, dan pimpinan BUMN/BUMD, yang berlangsung di Aula Evano Glacia, Jalan Raya Bintuni, Selasa (20/9/2022).

    Baca juga:  Resepsi HUT Teluk Bintuni: Doa Berantai, Tarian Adat, hingga Dihibur Artis

    Kasihiw dalam arahannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah melalui tata kelola beragam urusan pemerintahan di Teluk Bintuni harus didanai anggaran jumbo dari PAD dan dana transfer, baik dari pemerintahan pusat maupu provinsi.

    “Adapun sumber dana PAD dikelola oleh beberapa OPD sesuai dengan tupoksinya, antara lain pajak daerah dan retribusi daerah dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah. Kekayaan daerah yang dipisahkan dikelola BUMD dan BUMN, serta lain-lain PAD dikelola OPD tertentu mengingat PAD kita dikelola banyak pihak,” kata Kasihiw.

    Baca juga:  BKPRMI Manokwari Gelar Baksos Pemeriksaan Kesehatan dan Donor Darah

    Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 116/PMK.07/2021 tentang peta kapasitas fiskal, Papua Barat berada pada angka 0,651 dengan kategori sedang. Sementara, teluk Bintuni berada pada angka 2,070 dengan kategori sangat tinggi.

    “Kapasitas fiskal Teluk Bintuni yang berada pada kategori sangat tinggi ini menerangkan anggapan pemerintah pusat bahwa Kabupaten Teluk Bintuni mampu mendanai sendiri kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Teluk Bintuni yang dinilai memiliki kapasitas fiskal sangat tinggi akan berimplikasi pada pengurangan transfer pusat khususnya DAU serta dana hibah,” beber Kasihiw.

    Baca juga:  Upacara HUT PGRI dan HGN, Plt Sekda Teluk Bintuni Bacakan Amanat Mendikbudristek

    Kasihiw mengatakan, berdasarkan data review secara nasional dari BPK RI tentang Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (IKFD) 2020, Teluk Bintuni masih rendah, yakni 0,0232.

    Hal itu menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer masih cukup tinggi. Sebaliknya, PAD sebagai syarat mutlak kemandirian fiskal daerah berada pada angka yang rendah atau kecil. (LP5/Red)

    Latest articles

    Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1446 H Jatuh 31 Maret 2025

    0
    JAKARTA, LinkPapua.com – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) resmi menetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah atau Lebaran Idulfitri jatuh pada Senin (31 /3/2025). Kepastian ini diumumkan...

    More like this

    Peresmian Mega Proyek RTP Borarsi, Hermus Indou : Kita akan Bentuk UPT Pengelola

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Pemkab Manokwari menargetkan peresmian mega proyek yaitu Ruang Terbuka Publik (RTP) Borarsi...

    Bupati Teluk Bintuni Tinjau Distrik Tomu, Warga Keluhkan Rumah Tak Layak Huni

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com – Warga Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, mengeluhkan kondisi...

    Pertama Kali, Rutan Bintuni Berikan Remisi Idulfitri dan Nyepi Bersamaan

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com – Untuk pertama kalinya, Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Bintuni, Papua...