27.2 C
Manokwari
Rabu, Mei 21, 2025
27.2 C
Manokwari
More

    Bupati Manokwari Harapkan Dukungan DPRD Wujudkan Kebijakan Pro Rakyat

    Published on

    MANOKWARI, LinkPapua.com – DPRD Manokwari menggelar rapat paripurna istimewa, Selasa (11/7/2023), untuk menyampaikan rekomendasi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2022.

    Rapat paripurna ini menjadi tahap akhir dari kerja panitia khusus (pansus) yang telah selama sebulan terakhir menyusun rekomendasi tersebut.

    Bupati Manokwari, Hermus Indou, berharap agar pelaksanaan tugasnya mendapatkan dukungan penuh dari DPRD dalam mewujudkan kebijakan yang pro rakyat, terutama dalam peningkatan layanan dan pengentasan kemiskinan.

    Baca juga:  Momentum HUT Kemerdekaan RI, Bupati Manokwari Ajak Bangun Rasa Persatuan

    “Komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan visi dan misi perlu didukung oleh semua pihak dan elemen masyarakat,” ujar Hermus.

    Wakil Ketua DPRD Manokwari, Bons S. Rumbruren, menjelaskan LKPJ merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dalam menjalankan amanah dalam setiap proses pembangunan yang harus menunjukkan keberhasilan dan perencanaan selanjutnya.

    Baca juga:  Menkes Resmikan Pembangunan RSUD Tipe C Raja Ampat, Bupati: Ini Langkah Monumental!

    “DPRD Manokwari melihat APBD 2022 sebagai tahun kedua dari RPJMD 2021-2026. Melalui fungsi pengawasan, DPRD memantau capaian kinerja yang ada. Meskipun beberapa capaian telah tercapai, masih terdapat hal-hal yang belum optimal. Oleh karena itu, pemda memiliki tugas untuk menyelesaikan persoalan ini,” ungkapnya.

    Baca juga:  Jelang Nataru, Bupati Manokwari: Komoditas Penyumbang Inflasi Mesti Jadi Perhatian

    Dalam rekomendasi yang diserahkan, DPRD Manokwari menyoroti berbagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti bidang pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, serta urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

    Selain itu, terdapat juga rekomendasi mengenai urusan wajib yang tidak langsung berkaitan dengan pelayanan masyarakat. (LP3/Red)

    Latest articles

    Efisiensi Berlanjut di APBN 2026, Sri Mulyani: Jawaban Saya Tegas, Iya

    0
    JAKARTA, LinkPapua.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan efisiensi anggaran akan tetap menjadi arah utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)...

    More like this

    Efisiensi Berlanjut di APBN 2026, Sri Mulyani: Jawaban Saya Tegas, Iya

    JAKARTA, LinkPapua.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan efisiensi anggaran akan tetap menjadi...

    Terlibat Penambangan Emas Tanpa Izin, Lima Warga Diamankan Polres Kaimana

    KAIMANA, Linkpapua.com-Polres Kaimana kembali menggelar Press Release Kasus Penambangan ilegal/tanpa Ijin yang berada di...

    Hari Ke-5 Penanganan Banjir Bandang, Karo Ops Polda Papua Barat Tinjau Lokasi Bencana di Pegunungan Arfak

    MANOKWARI, Linkpapua.com-Memasuki hariHari Ke-5 Penanganan Banjir Bandang, Karo Ops Polda Papua Barat Tinjau Lokasi...