Manokwari- Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa memberikan wejangan kepada ratusan pasukan Kodim 1801/Manokwari terkait sejumlah agenda di daerah ini.
“Pertama, ada agenda Pilkada serentak yang saat ini sudah masuk pada tahapan kampanye. TNI dalam Pilkada wajib netral. Meskipun ada saudara kalian yang maju sebagai kandidat jangan coba main dukung mendukung,” ucap pangdam.
Ia menekankan bahwa TNI sebagaimana peran dan tugasnya harus profesional dalam mengawal Pilkada. Prajurit Kodim dan seluruh jajaran untuk bekerja total dalam membantu pengamanan dan penyelenggara pemilu.
“Jangan coba-coba ikut berpolitik. Kalau kedapatan bisa diproses hukum. Ini pesta demokrasi biarkan rakyat yang berpesta, tugas kita mengawal dan membantu pengamanan agar Pilkada berjalan aman, lancar serta sehat,” ucap Pangdam lagi.
Agenda lain yang membutuhkan peran pasukan TNI, kaya Nyoman, adalah penanganan bencanan non-alam COVID-19. Pemerintah membutukan andil TNI untuk mendisiplinkan masyarakat menerapkan protokol kesehatan.
“Untuk kita sendiri pun harus waspada. Jangan main-main sama COVID-19. Dulu di Jakarta 40 orang dikubur setiap hari. Mereka adalah pasien positif yang meninggal dunia,” ujarnya.
Pangdam berharap, hal itu tidak terjadi di Papua Barat. Untuk itu TNI dari Kodim hingga Koramil dan Babinsa harus turun tangan membantu pemerintah mengedukasi warga.
“Warga Papua Barat ini masih sangat sederhana dan belum semua mengetahui Informasi tentang bahaya COVID-19. Edukasi, sosialisasi, pembinaan harus terus menerus kita lakukan,” sebut Pangdam.
“Kita sedang menghadapi masa-masa berat dan semua negara sedang menghadapi hal yang sama. Kita harus bantu pemerintah menjaga masyarakat agar terhindar dari COVID-19 dan roda ekonomi terus berjalan,” terang Pangdam juga.
Dalam pendisiplinan protokol kesehatan ia menekankan agar prajuritnya mengedepankan upaya persuasif serta tidak merugikan masyarakat secara ekonomi.
“Jangan tutup tempat usaha, kasian nanti keluarganya tidak bisa makan. Edukasi mereka agar lebih disiplin menerapkan protokol,” pungkasnya.
Pada kesempatan itu Pangdam juga memberikan arahan terkait kebijakan otonomi khusus. Ia berharap, anggota TNI bisa mengedukasi masyarakat terkait Otsus dan proses pembangunan di provinsi itu. (LPB1/red)
