MANOKWARI,Linkpapua.com – Gabungan Fraksi DPR Papua Barat menyodorkan 29 catatan atas nota keuangan Ranperda APBD 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Aston Niu Hotel Manokwari, Selasa (17/12/2024). Dalam 29 catatan yang disodorkan, Gabungan Fraksi menilai pembangunan infrastruktur dan efisiensi anggaran masih menjadi PR prioritas.
Rapat dibuka oleh Ketua DPR PB Origenes Wonggor didampingi wakil Ketua II Syamsuddin Seknun. Turut hadir Pj Gubernur Ali Baham Temongmere beserta pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Pandangan umum gabungan fraksi DPR PB dibacakan oleh Rudy Sirua. Adapun 29 catatan DPR PB yakni:
1. Terjadi pengurangan anggaran pendapatan tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 yang berdampak berkurangnya alokasi belanja. Fraksi berpandangan hal ini disebabkan oleh menurunnya kemampuan penyerapan anggaran pemerintah khususnya ODP teknis.
2. Terjadi selisih yang signifikan pada SILPA antara penjelasan KUA dan PPAS dan nota keuangan. Fraksi berpandangan apakah dimungkinkan terjadinya penambahan.
3. Pendapatan daerah 2025 yang menurun gabungan fraksi berpendapat perlunya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun komunikasi politik dengan pemerintah pusat.
4. Pendapatan asli daerah (PAD) yang meningkat gabungan fraksi mendukung sepenuhnya dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi atas sumber-sumber PAD tersebut dan diperlukan penyiapan SDM yang kompeten dalam mengelola sumber pendapatan tersebut.
5. Dalam nota keuangan RAPBD 2025 disebut bahwa pertumbuhan ekonomi daerah meningkat. Sedangkan berdasarkan data statistik inflasi (Y-on-Y) mencapai 2,05% tahun 2024. Gabungan fraksi berpandangan apakah target pencapaian ekonomi bisa tercapai? Dengan pendapatan yang mengalami penurunan.
6. Salah satu fokus RKPD 2025 yaitu peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam postur APBD 2025 sektor tersebut belum memperoleh anggaran yang memadai.
7. Fokus prioritas revitalisasi kawasan adalah pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi namun dalam APBD 2025 belum terlihat keberpihakan yang nyata.
8. Dengan adanya rekrutmen 1000 honorer menjadi ASN fraksi berpandangan diharapkan memberi peningkatan jangkauan layanan publik yang sampai menambah ASN justru menjadi beban pemerintah.
9. Berdasarkan hasil rapat antara komisi mitra kerja fraksi mencatat adanya selisih anggaran yang cukup signifikan antara tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) kepada DPR PB. Fraksi berpendapat selisih tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran dan prioritas pembangunan daerah.
10. Terhadap pelaksanaan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Gabungan Fraksi DPR Papua Barat berpandangan agar dapat dilaksanakan dengan memperhatikan tenggat waktu yang sudah ditentukan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.02/2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 92 yang mengatur tentang tenggat waktu pengesahan APBD untuk menghindari terjadinya Carry Over (penggunaan APBD Tahun sebelumnya).
11. Terkait Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat TA 2025, Gabungan Fraksi mempertanyakan program peningkatan sarana dan prasarana Bandara Rendani Manokwari sebagai wajah Provinsi Papua Barat perlu ditingkatkan dengan mempercepat realisasi Penimbunan Bandara dimaksud.
12. Terkait Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat TA 2025, Gabungan Fraksi memandang perlunya penambahan anggaran pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja di sektor yang berpotensi menghasilkan atau menambah PAD. Salah satunya pajak terhadap alat berat.
13. Gabungan Fraksi memandang Pembangunan Rumah sakit KJSU Papua Barat yang berlokasi di Manokwari dengan target penyelesaiannya di tahun 2027 karena adanya stimulant dari Kementerian Kesehatan untuk melengkapi fasilitas kesehatan rumah sakit tersebut, tetapi dengan catatan selesai di tahun 2027.
14. Gabungan Fraksi juga memandang dalam Postur anggaran RAPBD Tahun 2025 memperhatikan jalan ruas provinsi yang menghubungakan antara kabupaten dan kampung terkhusus kabupaten Kaimana. Hal ini demi memudahkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
15. Dengan melihat postur anggaran RAPBD Tahun 2025, Gabungan Fraksi mengusulkan untuk peningkatan jalan Bandara Siboru Kabupaten Fakfak menuju Kampung Sipatnanam dan Kamandutetar sebagai bentuk penyediaan prasarana transportasi untuk melayani masyarakat pelosok.
16. Gabungan Fraksi memandang perlunya pembangunan break water talud pemecah ombak di Kampung Ugar Distrik Kokas, Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fak-Fak.
17. Gabungan Fraksi memandang Pemerintah Provinsi Papua Barat perlu penguatan anggaran untuk mendukung keberlanjutan Ketahanan Pangan agar selaras dengan program Nasional.
18. Gabungan Fraksi memperhatikan dan mengusulkan penyelesaian penataan kawasan Pasar Sanggeng yang terintegrasi langsung dengan pasar ikan di Kabupaten Manokwari.
19. Gabungan Fraksi juga menilai Terkait proses pengangkatan Anggota DPRK/OTSUS Papua Barat harus mempertimbangkan perwakilan daerah yang belum ada keterwakilan di DPR PB.
20. Gabungan Fraksi memandang dalam RABPD 2025 mempertimbangkan momen agama pada tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada bulan Januari yaitu adanya rapat kerja Sinode GKI di Tanah Papua yang dilaksanakan di Kabupaten Manokwari Selatan dan Pada tanggal 5 Februari HUT Pekabaran Injil 170 tahun yang merupakan tahun emas.
21. Terkait RAPBD TAHUN 2025, Gabungan Fraksi memandang perlunya Penyelesaian Jalan dan Jembatan Pantura ke Masni Kabupaten Manokwari di tahun 2025
22. Terkait dengan Postur RAPD Tahun 2025, Gabungan Fraksi memandang perlunya Rehab dan pembangunan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Fakfak,Pembibitan rumput laut di Kokas Kabupaten Fakfak, Pembangunan sekolah-sekolah baru, pembentukan Kampung Adat berbasis kampung wisata di Kabupaten Fakfak, dan saluran air bersih di Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak.
23. Fraksi Gabungan juga mengusulkan penambahan anggaran Kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari, guna pembebasan lahan pelebaran jalan Drs. Esau Sesa. Selain itu penambahan anggaran dana operasional untuk MRP Papua Barat, Penambahan Anggaran OPD-OPD untuk menunjang program-program pelayanan dasar kemasyarakatan.
24. Fraksi Gabungan juga mengusulkan pembangunan kantor DPR PB untuk dimasukan dalam anggaran Multiyears Tahun 2025-2026.
25. Gabungan Fraksi juga memandang kewajiban Pemerintah Provinsi Papua Barat terkait dengan Pembayaran bonus PON Papua Tahap dua dan PON Aceh pada Dinas DISPORA Papua Barat.
26. Gabungan Fraksi juga mempertanyakan pembagian hasil DBH Migas untuk mendorong program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi penopang pendapatan daerah.
27. Gabungan Fraksi memandang di dalam RAPBD Tahun 2025, Perlunya Pembangunan ruas jalan kampung Imburi ke Pegunungan Arfak, pembongkaran jalan wariyori tembus ke pegaf, dan pembangunan luas jalan dari Krasegi ke Minyambou, serta pembangunan ruas jalan dari Distrik Tanah Rubuh tembus ke Distrik Hink Kabupaten Pegaf.
28. Gabungan Fraksi memandang di dalam RAPBD Tahun 2025,Pl pembangunan pasar baru Wosi Kabupaten Manokwari.
29. Perlunya adanya perhatian khusus dari Dinas PUPR untuk mengalokasikan anggaran guna peningkatan Jalan Penimbut Hink batas kabupaten Manokwari.
“Demikianlah pandangan umum fraksi-fraksi DPR PB atas nota keuangan raperda APBD 2025. Kami berharap pemerintah provinsi dapat memberikan penjelasan atas pendangan ini serta melakukan langkah strategis dalam mencapai sasaran pembangunan demi kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan anggaran secara efektif,” imbuhnya.(LP14/red)
