MANOKWARI, Linkpapua.com – Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, Maret 2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dari 219 ribu orang menjadi 221,29 ribu orang per September 2021. BPS menyebut perlambatan ekonomi dan efek pandemi menjadi pemicu utamanya.

Kepala BPS Provinsi Papua Barat yang diwakili oleh Koordinator Fungsi Statistik Sosial, Robert Ronytua Pardosi menjelaskan tingkat kemiskinan pada periode Maret-September 2021 adalah dampak konkret dari ekskalasi pandemi yang berkepanjangan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi melambat.

“Pandemi Covid masih mempunyai dampak sampai saat ini. Dengan kata lain, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 2,2 ribu orang,” ujar Robert.

Disebutkan Robert, fenomena sosial kemiskinan yang berkelanjutan berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk. Sehingga memengaruhi angka kemiskinan.

Secara umum, pada September 2021 persentase penduduk miskin di Provinsi Papua Barat turun dibandingkan periode Maret 2021. Robert menjelaskan antara periode Maret 2021 hingga September 2021, terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Papua Barat sebesar 0,02 persen poin, yaitu dari 21,84 persen menjadi 21,82 persen.

Disparitas kemiskinan di daerah perkotaan dan perdesaan di Papua Barat masih sangat tinggi. Pada September tercatat persentase kemiskinan di daerah perdesaan mencapai 33,50 persen. Angka ini, jauh lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan yang sebesar 6,44 persen.

Sementara itu jika dilihat dari persentasenya, kemiskinan di perkotaan mengalami penurunan pada September 2021 dibanding periode Maret 2021, yaitu dari 6,50 persen menjadi 6,44 persen. Sebaliknya, pada periode yang sama kemiskinan di perdesaan naik 0,10 persen dari 33,40 menjadi 33,50 persen.

Sementara itu, Garis Kemiskinan (GK) pada periode September 2021 tercatat sebesar Rp.652.521 per kapita per bulan. Jika dibandingkan dengan GK periode Maret 2021 (Rp.631.418 per kapita per bulan), maka terjadi kenaikan GK sebesar 3,34 persen.

Dia mengatakan bahwa peranan komoditi makanan terhadap GK jauh lebih besar dibanding peranan komoditi bukan makanan. Pada September 2021, share komoditi makanan terhadap GK mencapai 75,47 persen.

Untuk komoditi bukan makanan menyumbang GK sebesar 24,53 persen. Dari 52 komoditas makanan pembangun GK, beras dan rokok kretek filter menjadi komoditas paling penting bagi penduduk miskin. Pada September 2021 tercatat bahwa sumbangan komoditas beras terhadap GK mencapai 21,30 persen untuk daerah perkotaan dan 19,89 persen untuk daerah perdesaan.

Sedangkan sumbangan komoditas rokok kretek filter sebesar 8,78 persen untuk daerah perkotaan dan 11,15 persen di daerah perdesaan.

Dari sisi Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan kemiskinan (P2), tercatat bahwa pada September 2021 terjadi kenaikan pada kedua dimensi tersebut. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada September 2021 sebesar 5,84, naik dibandingkan Maret 2021 yang sebesar 5,49. Demikian juga pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), pada periode tersebut meningkat dari 1,96 menjadi 2,18.

Sementara itu, dilihat dari distribusi pengeluaran menurut Bank Dunia, secara umum tingkat ketimpangan di Papua Barat pada September 2021 termasuk dalam kategori rendah (17,08 persen). (LP3/Red)