MANOKWARI,Linkpapua.com – Aliansi mahasiswa di Kabupaten Manokwari berunjuk rasa menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kebijakan efisiensi anggaran. Aksi penolakan digelar di Jalan Amban Senin (24/2/2025).

Koordinator aksi Yulianus Serbut mengatakan aliansi mahasiswa menolak program MBG karena sarat dengan masalah. Dia menyebut, MBG yang baru dimulai telah menimbulkan keresahan akibat makanan yang tidak sehat dan beracun.

“Yang kami takutkan dari makan gratis adalah makanan yang tidak sehat dan justru membahayakan anak-anak sekolah,” ujarnya.

Yulianus menuturkan dalam aksinya bahwa aliansi mahasiswa lebih membutuhkan pendidikan dan kesehatan gratis di Papua. Hal tersebut turut didukung oleh massa pendemo termasuk kalangan mama-mama Papua.

Dalam aksinya pendemo menyodorkan sejumlah poin-poin yang mereka tuntut kepada pemerintah daerah dan DPR. Di antaranya yaitu

1. Menolak makan bergizi gratis (MBG)
2. Menolak pemangkasan anggaran pada daerah otsus
3. Meminta kepada DPR Agar mengevaluasi program MBG yang dinilai tidak tepat sasaran
4. Menolak ahli fungsi TNI/Polri dalam program MBG
5. Menegaskan kepada Presiden Prabowo agar mengkaji ulang inpres No 1 tahun 2025
6. Menuntut pemerintah pusat agar transparan dalam pembangunan infrastruktur dan pajak rakyat
7. Menolak dengan tegas revisi UU minerba yang bermasalah
8. Meminta agar pemerintah pusat sahkan RUU perampasan aset.
9. Meminta agar kualitas pendidikan dan kesehatan ditingkatkan secara merata dan adik di Papua.
10. Diharapkan efisiensi anggaran dari berbagai sektor harus memiliki legitimasi tertulis.
11. Meminta pemerintah pusat harus transparan dan efisiensi anggaran pemenuhan 20% dari APBN untuk pendidikan.
12. Meminta akses pendidikan dan kesehatan gratis di Papua.
13. Meminta presiden Prabowo mengevaluasi presiden sebelumnya serta Presiden Prabowo segera hapus PSN agar generasi Papua berkembang.

“Presiden Prabowo lupakan wacana PSN untuk sejarah Papua, Presiden Prabowo hentikan administrasi kontrak politik asing yang berinvestasi di Papua serta lumpuhkan wacana penerapan militer non organik,” tegasnya.

Dalam aksi tersebut didengar oleh anggota DPR PB Imam Muslih, Xaverius Kameubun dan Nakeus Muid. Dikatakan Nakeus bahwa pihak DPR menerima aspirasi dan akan membahasnya bersama DPR.

Sementara itu dari pihak pemerintah daerah turut hadir mendengar aspirasi mahasiswa yakni Staf Ahli Gubernur Nikolas Untung Tike. Nikolas mengaku kan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada gubernur.

“Saya di sini hanya mewakili bapak gubernur. Telah diketahui bahwa bapak gubernur saat ini masih mengikuti retreat di Magelang. Namun aspirasi ini akan saya sampaikan dan akan ditindaklanjuti agar aspirasi tersebut diteruskan kepada pusat,” imbuhnya. (LP14/red)