26.2 C
Manokwari
Kamis, Juni 5, 2025
26.2 C
Manokwari
More

    Aksi di Kantor Gubernur, Masyarakat Suku Besar Arfak Minta Kembalikan Tanah Adat

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com – Masyarakat suku besar Arfak meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mengembalikan tanah adat Arfak yang meliputi empat distrik, yakni Mubrani, Kebar, Senopi, dan Amberbaken menjadi wilayah pemerintahan Kabupaten Manokwari.

    Hal ini disampaikan melalui aksi damai di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (5/9/2022). Mereka meminta agar status empat distrik tersebut dikembalikan ke pemerintahan Manokwari sebelum pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD).

    Dalam spanduk yang dibawa masyarakat, masyarakat Arfak sangat mendukung pemekaran PBD, tetapi mereka meminta agar tapal batas wilayah Arfak segera dikembalikan sebelum pemekaran.

    Baca juga:  Efektif Tangani Banjir dan Infrastruktur, Kinerja Dinas PUPR Papua Barat Diapresiasi

    Dari aspirasi masyarakat suku besar Arfak, ada lima poin penting yang dibacakan Markus Mandowen.

    Pertama, masyarakat adat Manokwari raya menyampaikan kepada Pemprov Papua Barat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), hingga pemerintah pusat agar segera memutuskan tapal batas wilayah tersebut, yakni di Sungai Akwari, Distrik Senopi bagian darat dan Sungai Warmangen, Distrik Amberbaken bagian pantai.

    Kedua, masyarakat suku besar Arfak mendukung penuh pemekaran PBD, tetapi tapal batas wilayah adat Arfak dikembalikan ke Papua Barat sebelum pemekaran.

    Baca juga:  Pemprov Papua Barat Fokus Pengembangan Koperasi Dorong Pertumbuhan Ekonomi

    Ketiga, masyarakat empat distrik meminta dengan tegas pertanggungjawaban pemerintah pusat atas istilah check in dan check out.

    Keempat, masyarakat suku besar Arfak meminta pemerintah pusat segera mengembalikan empat distrik dari Kabupaten Tambrauw sebelum penetapan PBD.

    Kelima, masyarakat suku besar Arfak menyikapi pernyataan Penjabat Bupati Tambrauw pengembalian 11 distrik ke kabupaten induk Manokwari karena jarak tempuh lebih dekat ke Manokwari daripada ke Tambrauw.

    Sementara, mewakili Pemprov Papua Barat, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Wempi Mandacan, yang menerima massa mengaku akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw.

    Baca juga:  Gaji Guru PPPK SMA/SMK yang Baru Terima SK Terhitung sejak 1 Mei 2022

    “Saya terima aspirasi ini kemudian akan saya lanjutkan kepada Bapak Gubernur. Tetap akan dibahas dalam musyawarah sehingga bisa membawa berkat bagi masyarakat,” ucapnya.

    Dia berpesan agar masyarakat setelah menyampaikan aspirasi untuk kembali dengan aman dan tertib.

    Usai melakukan orasi di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, massa melanjutkan menyampaikan aspirasi ke Kantor DPR Papua Barat dan MRPB. (LP9/Red)

    Latest articles

    BP2RD Raja Ampat Dorong Pembayaran Pajak Digital untuk Kemudahan dan Transparansi

    0
    RAJA AMPAT, LinkPapua.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Raja Ampat melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) mendorong masyarakat untuk beralih ke sistem pembayaran...

    More like this

    Papua Barat Tekankan Efisiensi dan Libatkan OAP dalam Pengadaan Barang

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menyampaikan soal pentingnya efisiensi anggaran dan...

    Tangkal Inflasi, Pemprov Papua Barat Bagikan Bibit Cabai dan Buah-buahan

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Pemprov Papua Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan membagikan 1.000 bibit cabai...

    Jelang Iduladha, Pemprov Papua Barat Gelar Lagi Gerakan Pangan Murah

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Menjelang Lebaran Iduladha 1446 H/2025 M, Pemprov Papua Barat kembali menggelar...