BINTUNI, Linkpapuabarat.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) merespons banyaknya persoalan lahan di kawasan transmigrasi di Kampung Banjar Ausoy, Teluk Bintuni. BPN akan segera mengeluarkan peta baru.
BPN akan menerbitkan peta berdasarkan data Dinas Transmigrasi Manokwari zaman dulu. Saat ini peta lahan diduga tidak sejalan antara dengan peta pusat.
Pemetaan kembali lahan transmigrasi dalam rangka pemutihan sertifikat. Dalam program ini SP 4 mendapatkan jatah 800 hektare tanah.

Kepala Kampung Banjar Ausoy sp4 Sudirman, mengakui, lokasi trans di sini tidak sesuai dengan peta yang ada di pusat. Namun Badan Pertanahan Negara (BPN) yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni ini akan meluruskan dengan peta yang dikeluarkan oleh Dinas Transmigrasi Manokwari jaman dulu.

“Masyarakat transmigrasi yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni ini rata-rata belum tahu masalah hukum. Jadi memang butuh penjelasan mengenai hal itu,” kata Sudirman, Rabu (3/3/2021).

Kata Sudirman, masyarakat masih buta soal hak hak mereka. Mulai awal mereka-mereka ini sudah menerima sertifikat dengan peta. Peta yang sudah di pegang oleh penguasa dulu.
“Istilahnya kepala kampung yang terdahulu atau kepala kampung yang mendirikan Kampung Banjar Ausoy ini. Dengan notabennya bahwa akhirnya diluruskan, maka timbul usulan dari konsultan khusus transmigrasi untuk merapikan. Karena tidak sesuai dengan peta dari pusat, namun ini tidak merugikan masyarakat,” kata Sudirman.
Dinas Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni turut serta akan meluruskan dan akan membuat peta yang baru.
“Saya sebagai kepala kampung akan mengambil langkah sesuai dengan perintah bapak bupati dalam hal ini program 800 sertifikat gratis. Apabila ada lebih lagi maka kami akan meminta (mengajukan) lagi karena sebenarnya ada ribuan hektar tanah (lahan) yang butuh sertifikat itu,” jelasnya.
Menurut Sudirman, ia bersyukur mendapatkan jatah 800 sertifikat dan 200 hektare untuk Kampung Idut. Program ini akan dimanfaatkan maksimal agar masyarakat tidak lagi bermasalah soal batas batas lahan mereka.
“Jadi pada hari ini Aparat Kampung, RT/RW bersama Baperkam melakukan koordinasi , untuk menyikapi ini. Kemungkinan minggu depan kami akan menyurati pihak BPN Teluk Bintuni agar ini segera diselesaikan,” imbuhnya. (LPB5/red)






