TANAH Papua secara lebih khusus Provinsi Papua Barat dianugerahi dengan potensi sumber daya alam (SDA) yang sangat kaya dan beragam. Nyaris di setiap bagiannya mengandung bahan-bahan alam yang bernilai ekonomi tinggi (Bappeda Papua Barat, 2007). Potensi yang melimpah tersebut idealnya dapat menjadi modal yang sangat besar dalam menggerakkan pembangunan manusia dan infrastruktur di tanah Papua.
Namun, pada kenyataannya potensi sumber daya alam yang dimiliki tersebut belum secara signifikan terkelola dan terdistribusi menjadi modal pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati oleh penduduk di Papua Barat. Kondisi tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dari aspek-aspek lain yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan hasilnya, aspek terpentingnya adalah manusia.
Pada kenyataannya sumber daya manusia (SDM) di tanah Papua pada umumnya masih belum dapat bersaing dalam kualifikasi pendidikan dan keterampilan dalam level regional dan nasional (Greenpeace Indonesia, 2022). Dari sekian banyak aspek dan variabel kualitas hidup manusia, budaya secara ideal dapat menjadi salah satu modal penting dan berharga bagi pembangunan SDM di tanah Papua (Bappeda Papua Barat, 2007) sehingga dapat berkualifikasi kompetitif di level regional, nasional, dan juga internasional.
Selama puluhan tahun Papua telah dan terus memberikan sumbangsih yang tidak sedikit kepada perekonomian nasional Indonesia, terkhusus melalui eksplorasi dan eksploitasi SDA. Fakta ini menjadi suatu bukti bahwa tanah Papua adalah salah satu daerah yang memiliki cadangan SDA yang mumpuni secara nasional.
Cadangan SDA yang masih sangat melimpah di Papua di antaranya berupa sumber minyak, gas, tembaga, dan emas, dan mineral lainnya. Pengelolaan sumber-sumber tersebut banyak yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan asing yang menanamkan modalnya di beberapa kabupaten pada provinsi Papua Barat (Papua Barat, 2024).
Dari tahun ke tahun perusahaan-perusahaan tersebut sudah menikmati keuntungan bisnis, namun juga pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah di tanah Papua memperoleh bagian keuntungan dari konsesi pengelolaan sumber-sumber daya tersebut. Tentunya secara logika awam sudah seharusnya pembangunan manusia dan infrastruktur berbagai daerah di tanah Papua berbanding lurus dengan tingginya keuntungan bisnis dari perusahaan-perusahaan pengelola SDA.
Namun ironisnya, dapat dikatakan bahwa pembangunan fisik dan pembangunan manusia Papua yang sejatinya menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjalan tidak secepat perkembangan bisnis perusahaan-perusahaan pengelola SDA yang ada. Pengelolaan SDA masih sangat bergantung kepada modal pengusaha di luar Papua.
Hal yang lebih ironis bahwa banyak tenaga kerja yang dipakai juga berasal dari luar Papua. Salah satu alasan pengusaha pengelola SDA sangat sedikit melibatkan generasi Papua adalah rendahnya tingkat pendidikan secara umum. Data dari BPS Papua Barat menyimpulkan bahwaa angka Harapan Lama Sekolah di Papua Barat pada tahun 2024 adalah 13,17 tahun yang artinya jenjang pendidikan tertinggi rata-rata sejak usia sekolah dasar 7 tahun adalah sampai dengan D1 (Diploma 1). Tentu kondisi ini sewajarnya menjadi catatan dan motivasi bagi semua pihak terutama pemerintah dan masyarakat Papua Barat untuk menyikapinya serta mengambil langkah- langkah konkrit untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan generasi muda Papua Barat.
Kompleksitas masalah pembangunan di tanah Papua semakin bertambah seiring pergeseran budaya pada antar generasi yang cukup signifikan, terutama pada periode menjelang pergantian milenium. Hal tersebut mulai terjadi kurang lebih bersamaan dengan masa awal pemekaran Papua menjadi 2 (dua) provinsi dengan pembentukan provinsi Irian Jaya Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 (Indonesia, 1999).
Perekembangan pemekaran wilayah terus berlanjut sehingga sampai dengan tahun 2023 tanah Papua telah terdiri dari 6 (enam) provinsi. Secara administratif pemekaran secara ideal bertujuan menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif dan merata sehingga daerah- daerah menjadi lebih mandiri dan meningkat secara ekonomi.
Di Papua secara umum, pemekaran memberikan banyak dampak, baik dalam aspek pemerintahan maupun sosial ekonomi. Seiring berjalannya waktu maka dapat dikatakan bahwa dampak dari pemekaran tersebut sedikit banyak berperan pada kemandirian daerah dalam membangun terutama dalam pendanaan program- program pemerintah. Keadaan ini tentunya menjanjikan optimisme akan terciptanya perubahan ke arah yang makin baik dalam sendi kehidupan masyarakat Papua terutama orang asli Papua.
Pada kenyataannya harapan tersebut belum sepenuhnya terealisasi bahkan terkesan masihc cukup jauh dari ideal, di mana diharapkan ada kemajuan dalam sendi ekonomi dan kesejahteraan rakyat, sementara masih terdapat jurang yang cukup besar atara rancangan pembangunan pemerintah dengan realita di lapangan. Masyarakat Papua, terutama orang asli Papua masih banyak mengalami kendala dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang berkulitas.
Ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan belum diimbangi dengan kuantitas dan kualitas tenaga medis dan pendidik yang ideal. Harus diakui bahwa sektor kesehatan dan pendidikan di tanah Papua masih sangat berpusat di kota, sementara di desa- desa pergumulan terkait sektor di atas masih sangat berat. Tentu hal ini sewajarnya menjadi perhatian serius dari pemerintah setempat, bila ingin melihat adanya peningkatan kualitas hidup dan proyeksi masa depan masyarakat Papua Barat yang lebih baik.
Sebagai bagian dari masyarakat tanah Papua penulis sebagai seorang akademisi tentunya ikut terlibat secara langsung dalam pembangunan di dalamnya. Dari sisi akademisi dapat dilihat bahwa Papua memiliki sumber daya alam dan sumber daya budaya yang sangat kaya yang tentunya membutuhkan pengelolaan dan pelestarian yang konsisten serta terus menerus sehingga dapat berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua.
Bagaimana peran serta akademisi serta pemerintah dan masyarakat Papua terlihat lebih nyata dan berdampak pada pembangunan Papua? Tentunya membutuhkan perenungan dan pemahaman yang memadai untuk melihat posisi kita masing- masing dalam peri kehidupan di tanah Papua. Melihat dan mengalami hidup di tanah Papua memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang sumber daya alam dan sumber daya budayanya.
Potensi sumber-sumber daya alam Papua sangat termasuk mineral logam seperti tembaga, emas, perak, batubara, bauksit, nikel. Selain itu juga terdapat sumber daya energi seperti minyak bumi dan sumber energi terbarukan seperti matahari, air dan angin. Dengan pengelolaan sumber daya alam yang melimpah seyogianya dapat memberikan pemasukan finasial yang besar kepada pemerintah daerah dapat dikelola untuk kemudian dapat dipergunakan sebesar- besarnya untuk kepentingan umum di tanah Papua.
Dibutuhkan pejabat- pejabat eksekutif daerah yang memiliki visi dan misi yang berpihak kepada kepentingan rakyat, beritegritas, jujur, dan amanah sehingga hasil dari pengelolaan sumber daya alam tersebut dapat dikelola secara transparan dan akuntabel. Fungsi pelaksanaan undang- undang, penyelenggara urusan pemerintahan, menjaga keamanan dan tata tertib, dan menjalankan kebijakan pemerintah semestinya dapat diselenggarakan dengan baik dan benar sesuai sumpah dan janji ketika setiap pejabat eksekutif dilantik.
Di samping itu peran pejabat legsilatif juga dalam aspek legislasi (pembuatan undang- undang), perencanaan anggaran, dan pengawasan tentunya harus berlandaskan pada situasi nyata dan aspirasi rakyat yang diwakili. Yang selanjutnya adalah peran lembaga yudikatif sebagai penegak hukum dan keadilan bagi setiap warga negara, baik individu, kolektif, maupun lembaga juga harus berjalan dengan transparan dan akuntabel untuk memberikan kepastian bagi warga negara terkait hak dan kewajibannya dalam ranah hukum dan undang- undang.
Kemudian, bagaimana peran masyarakat umum Tanah Papua dalam pembangunan? Salah satu modal penting dan tentunya signifikan bagi masyarakat umum adalah sumber daya budaya. Secara definisi, sumber daya budaya mencakup segala sesuatu yang mewakili warisan budaya manusia, baik itu benda berwujud, (artefak, bangunan, situs) maupun tidak berwujud (tradisi lisan, bahasa, upacara adat, dan aturan- aturan adat). Sumber- sumber tersebut ada dan melekat secara filosofis maupun emosinonal dalam diri masyarakat Papua, terutama orang asli Papua, oleh karena itu pemanfaatannya niscaya dapat memberikan efek positif dan pada gilirannya berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka (Tarumingkeng, 2024).
Fungsi- fungsi dimaksud adalah fungsi pendidikan, pariwisata, konservasi, dan pengembangan ekonomi. Dengan manajemen sumber daya budaya yang baik dan bertanggung jawab berupa praktik pelestarian dan pengelolaan aset warisan budaya, maka dapat memberikan kontribusi bagi penguatan jati diri dan juga peningkatan ekonomi bagi masyarakat sebagai bagian dari perannya dalam pembangunan manusia di tanah Papua.
Sebagai kesimpulan penutup, setiap warga negara dan rakyat Indonesia yang berdiam di tanah Papua secara khusus di Papua Barat, tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab kolektif pembangunan. Kekayaan sumber daya alam dan sumber daya budaya adalah potensi dan modal yang sangat berharga dan bermanfaat apabila dikelola dengan baik dan profesional. Tujuan berbangsa dan bernegara yang sejahtera dan bermartabat tentunya tidak dapat hanya diemban oleh pemerintah.
Benar pemerintah adalah pembuat kebijakan dan penggerak roda pembangunan yang diamanatkan oleh undang- undang secara konstitusional. Namun sinergi dan kesinambungan kerjasama pemerintah dan warga negara adalah sebuah keniscayaan yang tidak terbantahkan. Kerja kolektif yang terencana dan terukur dengan baik oleh setiap pihak akan bermuara pada peningkatan dan kemajuan pada aspek- aspek kehidupan warga negara di tanah Papua.
Dalam rangka sinergitas dengan pemerintah pusat, tentunya setiap pemerintah daerah, terutama Provinsi Papua Barat beserta setiap kepala daerah pada kabupaten-kabupaten yang dinaunginya, harus memiliki rentang kerja yang lebih terkoordinasi dan terus menyelaraskan gerak pembangunan ke arah yang lebih harmonis dan dinamis.
Papua Barat sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya harus terus dilibatkan dan melibatkan diri dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang bermuara pada prinsip makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya budaya yang kaya, maka setiap warga negara di Papua Barat kiranya terus berperan sebagai subjek dan objek pembangunan yang dalam gerak langkah bersama pemerintah terus menuju visi masyarakat Papua Barat yang sejahtera dan bermartabat.
Penulis: Leon Agusta, S.S., M.Eng.Lit. (Dosen Universitas Papua)
Disclaimer: Opini, pandangan, dan pemikiran yang disampaikan dalam tulisan ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis dan tidak mewakili sikap redaksi LinkPapua.com. Redaksi memberikan ruang bagi berbagai sudut pandang dan tetap berkomitmen pada prinsip independensi dan keberimbangan informasi.
