MANOKWARI, LinkPapua.com – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat, Mohamad Lakotani, secara tegas menyoroti belum jelasnya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rapat Kerja (Raker) Bupati dan Konsultasi Publik RPJMD 2025–2030. Menurutnya, hingga saat ini, program nasional tersebut masih membingungkan dan minim koordinasi di tingkat daerah.

Dalam pernyataan penutupnya di Auditorium TP-PKK, Selasa (22/4/2025), Lakotani menyebut bahwa MBG yang seharusnya sudah berjalan di sekolah-sekolah justru menyisakan banyak pertanyaan teknis, mulai dari persiapan, proses memasak, penyajian hingga distribusi kepada anak-anak.

“Pelaksanaan MBG atau MBN (Makan Bergizi Nasional) ini banyak menimbulkan pertanyaan. Proses dari penyelenggaraan program MBG mulai dari persiapan memasak dan menyajikan hingga diberikan kepada anak-anak sekolah masih belum ada kejelasan. Namun, justru yang telah banyak berjalan, yaitu yang dilaksanakan atas bantuan TNI,” ujarnya.

Lakotani juga menyoroti minimnya jumlah dapur umum di beberapa kabupaten. Di Fakfak hanya ada 2 dapur umum, di Kaimana 1, dan bahkan di Pegunungan Arfak (Pegaf) belum tersedia sama sekali. Sementara, Manokwari menjadi daerah dengan jumlah dapur umum terbanyak saat ini.

Lakotani menilai rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program MBG juga menjadi hambatan tersendiri. Dia mendorong agar dilakukan sosialisasi yang masif agar masyarakat tertarik terlibat, termasuk sebagai relawan dapur umum.

“Sebaiknya dalam raker dan konsultasi publik ini ada sesi yang disiapkan untuk tim Badan Gizi Nasional (BGN) yang memaparkan mengenai program MBG. Agar progam MBG bisa di tangkap oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten,” katanya.

Dia mengungkapkan bahwa hingga kini, banyak dinas teknis seperti Dinas Pendidikan, Kesehatan, maupun Sosial masih belum mendapat informasi yang jelas tentang program MBG. Ketika berkunjung ke dapur umum, para pejabat justru lebih banyak menanyakan soal surat tugas.

Lebih jauh, Lakotani menyebut ketidakjelasan program MBG bisa menyulitkan kepala daerah saat dimintai laporan oleh pemerintah pusat.

“Bapak Gubernur (Dominggus Mandancan) sering dinas luar daerah. Apabila bertemu dengan presiden atau menteri dan ditanyakan tentang program MBG di Papua, tentunya bapak Gubernur akan kesulitan menjawabnya karena memang program ini di Papua Barat masih simpang siur,” ucapnya.

Lakotani berharap panitia raker segera menghubungi BGN atau koordinator wilayah Papua Barat untuk memberikan penjelasan menyeluruh terkait program tersebut. (LP14/red)