MANOKWARI, LinkPapua.com – Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, melakukan rotasi jabatan di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mendekati akhir masa jabatannya yang akan berakhir pada 1 November 2023 mendatang.

Waterpauw saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sejumlah Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di Auditorium PKK Papua Barat, Senin (16/10/2023), menekankan menekankan pentingnya tugas dan tanggung jawab yang diemban para pejabat yang baru dilantik.

Ia mengatakan pelantikan ini merupakan langkah untuk mengisi jabatan yang kosong, melakukan rotasi jabatan, dan menjawab kebutuhan organisasi. “Ini bagian dari kehidupan organisasi untuk peningkatan kapasitas dan pembinaan karier dan upaya penyegaran,” ujarnya.

Waterpauw juga menyoroti pentingnya regenerasi di kalangan pejabat senior. Ia mengatakan keputusan pergantian pejabat mungkin sulit, tetapi hal tersebut diperlukan untuk menciptakan transisi.

Ia berharap Para pejabat yang dipromosikan untuk segera melaksanakan tugas di lingkungan kerja baru mereka dan berkolaborasi dengan baik dalam menjalankan pemerintahan.

“Jabatan adalah amanah yang datang dengan cobaan, tantangan, dan godaan. Oleh karena itu, penting untuk bekerja sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Waterpauw juga meminta para pejabat yang baru dilantik untuk memahami aturan-aturan yang mendasari pelaksanaan tugas mereka. Dengan pemahaman ini, diharapkan mereka dapat menghindari masalah hukum dalam menjalankan tugas mereka.

Pelantikan pejabat ini telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk melalui proses pengajuan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia.

Mereka yang dilantik adalah Jacob Ayomi sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat, Otto Parorongan sebagai Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Barat, Agustinus Melkias Rumbino sebagai Kepala Satpol PP, Alberth Nakoh sebagai Kepala Dinas Perhubungan, dan Otto Mayor sebagai Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua Barat.

Selain pejabat tinggi pratama, beberapa pejabat administrator yang dilantik, yakni Roberth K.R. Hammar sebagai Penyusun Rencana Perundang-undangan pada Biro Hukum, Yohanes Nauw sebagai Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan, dan Colombus S. Mandacan sebagai penelaah jasa konstruksi pada Dinas PUPR.

Pemprov Papua Barat juga menunjuk sejumlah pejabat pengawas, yakni Silvia Anthonete Makabori sebagai Sekretaris Dinas Kehutanan, Erens Ngabalin sebagai Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Erik Ayatanoi sebagai Kepala Badan Penghubung Provinsi Papua Barat, Thesa Rumbekwan sebagai Kepala Bidang Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Tirsa Rumbino sebagai Kepala Sub Bidang Kesehatan, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappeda, serta sejumlah pejabat lainnya. (LP3/Red)