25.8 C
Manokwari
Minggu, April 20, 2025
25.8 C
Manokwari
More

    Selain Manokwari, Masyarakat adat Kaimana Pun Ingin Kelola Pertambagan Emas

    Published on

    Manokwari,Linkpapuabarat.com-Selain Manokwari, masyarakat adat di Kabupaten Kaimana pun memiliki keinginan yang sama untuk mengelola pertambangan emas di wilayah mereka.

    Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua Barat, Yohanes Tulus, Sabtu (7/11), mengutarakan usulan pembentukan usaha pertambangan rakyat dari Kaimana sudah diajukan ke Provinsi. Masyarakat adat ingin mengelola potensi emas di Teluk Etna dan Yanmor.

    “Masyarakat saat itu diantar langsung sama bapak bupati ke Manokwari. Dengan demikian berarti pemerintah daerah mendukung upaya masyarakat,” kata Yohanes.

    Baca juga:  Pj Gubernur Ali Baham Minta 4 Pemerintah Daerah Segera Teken NPHD Pilkada 2024

    Terkait usulan itu, saat ini pihaknya masih memproses dokumen untuk di dorong ke pemerintah pusat bersama-sama dengan usulan masyarakat Suku Meyah di Manokwari.

    “Selain Manokwari dan Kaimana informasinya dari Kabupaten Pegunungan Arfak juga akan mengajukan. Sama, masyarakat juga ingin mengelola emas dengan skema usaha pertambangan rakyat,” ujarnya lagi.

    Terkait usulan itu, Dinas ESDM saat ini sedang melakukan pemetaan. Hal itu dilalukan agar lokasi yang menjadi area operasi penambangan masuk dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR).

    Baca juga:  Inflasi Papua Barat Sentuh 0,30%, Transportasi Udara Penyumbang Terbesar

    “Lokasi penambangan itu harus masuk dalam WPR. Dari situ pemerintah pusat bisa mengeluarkan izin pertambangan rakyat (IPR),” katanya.

    Terkait pemetaan, saat ini pihaknya sedang mengumpulkan data pendukung, diantaranya titik koordinat lokasi yang menjadi area operasi pertambangan rakyat tersebut. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan setempat agar semua proses berjalan lancar.

    “Setelah tahu titik koordinatnya kita akan tahu dimana lokasinya, apakah lokasi itu masuk dalam kawasan lindung atau tidak, jaraknya seberapa jauh dari jalan raya dan lain sebagainya, ” katanya menambahkan.

    Baca juga:  Tolak Kenaikan Harga BBM, Ketua DPW PKS Papua Barat: Kebijakan yang Lukai Masyarakat

    Tulus menambahkan untuk mendorong lokasi penambangan tersebut masuk dalam WPR, pihaknya membutuhkan rekomendasi dari beberapa pihak, antara lain Dinas Kehutanan serta bidang tata ruang.

    “Termasuk lembaga adat karena yang mengajukan pertambangan rakyat ini masyarakat adat. Semua sedang kita upayakan secara bertahap,” sebut Yohanes. (LPB1/red)

    Latest articles

    HMI-KAHMI Manokwari Sepakat Bangun Sekretariat Bersama

    0
    MANOKWARI, LinkPapua.com - Kader dan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manokwari, Papua Barat, sepakat membangun sekretariat bersama. Hal itu terungkap dalam momentum halalbihalal...

    More like this

    HMI-KAHMI Manokwari Sepakat Bangun Sekretariat Bersama

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Kader dan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manokwari, Papua Barat,...

    Gubernur Papua Barat Tegaskan Moratorium Mutasi ASN Masih Berlaku

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menegaskan moratorium permohonan pindah atau mutasi...

    Mugiyono Lepas Manokwari United menuju Liga 4 Seri Nasional

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Wakil Bupati Manokwari Mugiyono melepas Tim sepak bola Manokwari United yang akan...