26.6 C
Manokwari
Jumat, April 11, 2025
26.6 C
Manokwari
More

    APBD Teluk Bintuni 2023 Diproyeksikan Rp2,7 Triliun

    Published on

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 Kabupaten Teluk Bintuni diproyeksikan Rp2,7 triliun.

    Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw, menyampaikan itu dalam rapat paripurna tentang Rancangan APBD (RAPBD) 2023 di Ruang Sidang Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Teluk Bintuni, Selasa (13/11/2022).

    Kasihiw mengungkapkan, estimasi pendapatan untuk 2023 direncanakan Rp2,7 triliun. Sementara, estimasi belanja Rp2,8 triliun. Dengan demikian, untuk penganggaran 2023 nanti, Teluk Bintuni menganut anggaran defisit.

    Baca juga:  Pegawai Kemenag Teluk Bintuni Ramai-ramai Bawa Parang ke Kampung Tisay, Ada Apa?

    Pendapatan asli daerah (PAD) Teluk Bintuni 2023 diproyeksikan Rp74 miliar dengan rincian pendapatan pajak Rp50 miliar, hasil retribusi daerah Rp1 miliar, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan Rp4,5 miliar, dan lain lain pendapatan daerah yang sah Rp18,4 miliar.

    Baca juga:  Kesbangpol Teluk Bintuni Gelar Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi Aparat Kampung

    Sementara, untuk belanja akan diformulasikan dan diklasifikasikan pada beberapa jenis belanja, meliputi belanja operasi, modal, tidak terduga, dan transfer.

    Alokasinya akan didorong untuk penanganan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, pengendalian inflasi, mempercepat pembangunan di bidang infrastruktur, konektivitas, pendidikan, dan kesehatan.

    Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Teluk Bintuni, Herlina Husein. Dia mengatakan, kebijakan pembangunan daerah perlu diselaraskan dengan pembangunan nasional. Juga menjadi perhatiannya adalah pengelolaan keuangan daerah mesti transparan akuntabel dan partisipatif.

    Baca juga:  5.000 Bendera Merah Putih Dibagikan, Wabup Teluk Bintuni Ajak Masyarakat Kibarkan Sepanjang Agustus

    “Harapan kami tentunya melalui mekanisme pembahasan RAPBD, pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam penjabaran OPD (organisasi perangkat daerah) dapat berjalan maksimal sehingga berdampak postif bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan daerah,” katanya. (LP5/Red)

    Latest articles

    Demo Tolak UU TNI di Manokwari, Mahasiswa Bacakan 5 Tuntutan ke...

    0
    MANOKWARI, LinkPapua.com - Mahasiswa di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, berunjuk rasa menolak Undang-Undang TNI, Kamis (10/4/2025). Dalam orasinya, massa menyampaikan lima poin tuntutan kepada...

    More like this

    Demo Tolak UU TNI di Manokwari, Mahasiswa Bacakan 5 Tuntutan ke DPR

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Mahasiswa di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, berunjuk rasa menolak Undang-Undang TNI,...

    Bupati Raja Ampat Larang Wisuda Penamatan Sekolah TK hingga SMA

    RAJA AMPAT, LinkPapua.com - Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, secara tegas melarang penyelenggaraan...

    Wabup Bintuni Buka Musrenbang Distrik Babo, Soroti Transparansi dan Prioritas Program

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com - Wakil Bupati (Wabup) Teluk Bintuni, Joko Lingara, menegaskan pentingnya transparansi...