28.4 C
Manokwari
Sabtu, April 5, 2025
28.4 C
Manokwari
More

    Ranperda LKPD APBD 2021, Fraksi Golkar DPRD Manokwari Soroti PAD hingga BUMD

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manokwari menggelar rapat paripurna masa sidang II tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021, Rabu (3/8/2022).

    Sebelum DPRD Manokwari akhirnya menyetujui Ranperda LKPD APBD 2021, Fraksi Golkar salah satu yang menyoroti sejumlah hal dalam pendapat akhir. Ketua Fraksi Golkar DPRD Manokwari, Suriyati Faisal, menyampaikan perlu adanya sinkronisasi program dari pembangunan daerah terhadap pembangunan nasional.

    Baca juga:  Bentuk Pengurus di Mansel, KBPP Papua Barat Minta Dukungan Polres

    “Sebagai bentuk evaluasi terhadap APBD yang sudah berjalan diharapkan dapar terwujud aspirasi prioritas masyarakat. Fraksi Golkar memberikan sejumlah catatan dan rekomendadi terhadap LKPD 2022,” kata Suriyati.

    Suriyati menyebut dari realisasi anggaran terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2021 sebesar Rp13 miliar, tetapi terdapat juga defisit anggaran Rp104 miliar dikarenakan menurunnya realisasi pendapatan asli daerah (PAD).

    “Fraksi Golkar meminta adanya kreativitas program terpadu antara OPD (organisasi perangkat daerah) dengan percepatan potensi dalam peningkatan PAD. Perlu adanya kajian potensi pendapatan daerah sehingga adanya identifikasi PAD demi kemandirian fiskal,” bebernya.

    Baca juga:  Pj Gubernur PB Terbitkan SE: Libur Natal 24-27 Desember, Tahun Baru 1-3 Januari

    Dengan adanya Silpa, Fraksi Golkar meminta agar OPD dapat mempercepat realisasi anggaran. Selain itu, kata dia, pemerintah daerah juga perlu menjaga keseimbangan fiskal dengan meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Selain itu, perlu memperhatikan pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Pasalnya, transfer ke kas daerah tergantung dalam daya serap program tersebut.

    Baca juga:  Temui Ali Baham, PWI Papua Barat Tegaskan Komitmen Sukseskan Pilkada 2024

    Pada kesempatan ini, Fraksi Golkar juga menilai belum ada upaya konkret dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan air bersih di Manokwari. Di luar itu, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan daerah (perusda) belum menunjukan hasil positif untuk memberikan kontribusi terutama dalam peningkatan PAD.

    Dalam paripurna ini, Fraksi Golkar dan gabungan fraksi-fraksi di DPRD sepakat menyetujui dan menerima Ranperda LKPD APBD Manokwari 2021. (LP3/Red)

    Latest articles

    Belajar Membatik ke Yogyakarta, Perkumpulan Perempuan Arfak Siapkan Batik Khas Papua...

    0
    YOGYAKARTA, LinkPapua.com - Perkumpulan Perempuan Arfak (PPA) Papua Barat melakukan kunjungan ke Yogyakarta untuk mengikuti pelatihan batik tulis sebagai bagian dari program pengembangan ekonomi...

    More like this

    Belajar Membatik ke Yogyakarta, Perkumpulan Perempuan Arfak Siapkan Batik Khas Papua Barat

    YOGYAKARTA, LinkPapua.com - Perkumpulan Perempuan Arfak (PPA) Papua Barat melakukan kunjungan ke Yogyakarta untuk...

    Panen Raya di Waraitama, Pemkab Bintuni Target Buka 100 Hektare Lahan Sawah Baru

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni, Papua Barat, menargetkan pembukaan 100...

    Banjir Rendam 2 Kampung di Teluk Bintuni, 20 KK Terdampak

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com — Sebanyak 20 kepala keluarga (KK) di Distrik Tuhiba, Kabupaten Teluk...