BINTUNI, Linkpapua.com – Sejumlah tokoh masyarakat angkat bicara terkait aksi penyegelan Kantor Distrik Meyado, Senin kemarin (24/1/2022). Mereka menuntut pemerintah daerah segera mencopot kadistrik.

Tokoh pemuda dari Distrik Meyado, Normanus Asmorom menjelaskan, penyegelan ini adalah bentuk protes terhadap Kadistik. Kadistrik diminta segera menjawab poin-poin tuntutan warga.

“Menindaklanjuti persoalan pemalangan kemarin yang mana masyarakat menyampaikan beberapa tuntutan. Kami minta tuntutan itu dipenuhi. Kami terpaksa penyegel kantor sebagai bentuk desakan. Meski kami tahu akibatnya. Yakni macetnya pelayanan kepada masyarakat,” kata Normanus Asmorom yang juga Ketua Pemuda Adat Wilayah III Doberai Teluk Bintuni, di Sekretariat PWI Teluk Bintuni, Komplek Nusantara, Bintuni, Selasa (25/1/2022).

Adapun beberapa tuntutan warga kata Asmorom yakni pertama meminta kadistrik menyampaikan pertanggungjawaban anggaran selama 10 tahun. Kata dia, ini penting. Karena mereka tidak melihat adanya perubahan pembangunan sejak 2013.

“Selama 10 tahun anggaran-anggaran itu masyarakat pertanyakan. Kira-kira digunakan untuk apa. Karena sampai hari ini kita sendiri tahu tidak ada pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Distrik Meyado. Bahkan di sembilan kampung itu tidak ada sama sekali,” ketusnya.

Yang kedua soal disiplin waktu. Ini yang sangat bermasalah menurut Asmorom. Sebab kadistrik sangat jarang masuk kantor.

“Masyarakat sering menyebut beliau bapak kepala distrik 17 Agustus. Karena baru muncul kalau 17 Agustus. Sering juga dipanggil bapak kelapa distik Covid-19. Karena bari datang saat kegiatan sosialisasi Covid-19,” tutur Asmorom.

Kata Asmorom, Kadistrik tidak pernah tinggal lama di kampung. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kota.

“Paling dia datang tinggal satu atau dua hari. Setelah itu pergi lagi. Dia baru muncul kalau ada kunjungan Bupati ke Meyado,” katanya.

Terkait tanah adat yang diduduki oleh kantor Distrik Meyado, pemerintah harus segera mencari solusinya. Sisa pembayaran lahan warga harus segera diselesaikan.

“Yang kita bicarakan ini tanah adat bukan tanah kosong , bukan tanah main-main. Tanah adat ini adalah milik masyarakat adat,” jelas Asmorom.

Terkait beberapa tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat poin yang paling penting adalah pelayanan. Menurutnya, ketidakhadiran kepala distrik di tempat tugas membuat masyarakat resah.

“Ini kami sudah sampaikan melalui surat rekomendasi, surat pernyataan dari sembilan kepala kampung yang ada di Distrik Meyado. Kami sudah bertemu bupati, bertemu dengan Wakil Bupati kami sudah serahkan surat rekomendasi dan surat pernyataan itu. Apabila tidak ditindaklanjuti, saya bisa pastikan palang itu tidak akan dibuka. Sampai ada pergantian kepala distrik baru,” ketusnya .

Ia menyarankan, jika kadistrik belum bisa diganti, sebaiknya Bupati memberikan nota tugas kepada kepala distrik yang baru berdasarkan rekomendasi dari sembilan kepala kampung. Agar pelayanan bisa kembali normal.

“Saya sebagai ketua Pemuda Adat Wilayah III Doberai Teluk Bintuni , mewakili masyarakat Tujuh Suku dan masyarakat yang tinggal di Kabupaten Teluk Bintuni ini, meminta kepada seluruh pemimpin di tingkat distrik agar dapat menjadi pemimpin yang melayani masyarakat. Pertanggungjawabkan kepercayaan yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah. Kalian adalah perpanjangan tangan dari pemerintah daerah Teluk Bintuni,” tandasnya.

Ia juga menilai kadistrik sudah waktunya diganti karena sudah bertugas cukup lama di sana.

“Sebaiknya memang diganti. Karena beliau sudah menjabat kurang lebih 15 tahun. Jadi kita minta dengan hormat agar segera lakukan pergantian,” pinta Asmorom. (LP5/Red)