28 C
Manokwari
Senin, April 29, 2024
28 C
Manokwari
More

    LP3BH Minta TNI/Polri Menahan Diri, Jangan Ada Operasi Keamanan

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, meminta semua pihak menahan diri usai insiden penyerangan yang menewaskan seorang anggota TNI. Ia menyarankan agar insiden tidak menjadi alasan dilakukannya operasi keamanan.

    “Semua pihak memang perlu untuk menahan diri. Saya menyampaikan turut berduka atas gugurnya anggota TNI Yon Zipur 20/PPA dalam baku tembak pagi tadi,” ujar Warinussy, Kamis (20/1/2022).

    Baca juga:  LP3BH Soal Marinus Bonepay Ditetapkan Tersangka: Silakan Ajukan Pra-peradilan

    Menurut dia, masih terlalu dini untuk melemparkan tuduhan sumir siapa di balik penyerangan itu. Sebab, sama sekali tidak disertai adanya pengakuan atau pernyataan bertanggung jawab dari kelompok mana pun. Termasuk dari KKB.

    Yang terpenting saat ini, kata Warinussy, adalah melakukan langkah penegakan hukum melalui investigasi kriminal terhadap para korban. Investigasi juga perlu dilakukan terhadap masyarakat di lokasi kejadian perkara.

    “LP3BH Manokwari meminta TNI dan Polri agar menahan diri dan tidak melakukan langkah operasi keamanan yang semakin membuat rakyat Papua di wilayah Distrik Aifat dan Kabupaten Maybrat terus memilih mengungsi dan berada dalam situasi krisis sosial berkepanjangan,” ujarnya.

    Baca juga:  Sekolah Komunitas Bencana Dicetuskan di Pulau Doom, ini Penjelasan BPBD

    Warinussy mengatakan, sangat diminta perhatian Kapolda Papua Barat dan Pangdam XVIII Kasuari agar menggunakan pola pendekatan damai untuk menyelesaikan persoalan di Maybrat tanpa menggunakan senjata api yang bakal menelan korban lebih banyak.

    Ia menjelaskan, kejadian yang mengenaskan ini patut disesal. Namun, perlu diinvestigasi secara profesional agar tidak meninggalkan kesan bahwa ada upaya cipta kondisi distabilitas demi melegalkan dijalankannya operasi militer yang senantiasa berimbas pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua, khususnya di Maybrat Provinsi Papua Barat.

    Baca juga:  Kasus Yayasan Tipari: Rp7,8 M Kucur, Bangunan Kampus Hanya Tiang dan Rerumputan

    “Sekali lagi silakan investigasi, tapi, jangan insiden ini menjadi alasan dilakukannya operasi militer. Itu akan semakin membuat situasi tak menentu. Dan rakyat Papua akan jadi korban,” tandasnya. (LP2/Red)

    Latest articles

    Pemprov PB Launching E-Pace, Pelayanan Publik Kian Mudah dan Terintegrasi

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com- Pemerintah Provinsi Papua Barat me-launching Program E-Pace, Senin (29/4/2024). E-Pace adalah perangkat digital terintegrasi untuk mempermudah berbagai akses layanan. Launching dilakukan bersamaan dengan...

    More like this

    Pemprov PB Launching E-Pace, Pelayanan Publik Kian Mudah dan Terintegrasi

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Pemerintah Provinsi Papua Barat me-launching Program E-Pace, Senin (29/4/2024). E-Pace adalah perangkat...

    Musrenbang Papua Barat Tetapkan 47 Program Prioritas 2025, Infrastruktur Mendominasi

    MANOKWARI, linkpapua.com- Pemprov Papua Barat mencatat sedikitnya 47 program masuk dalam skala prioritas RKAPD...

    Dinas PUPR Evaluasi Progres Proyek DAK di Papua Barat Daya

    SORONG, Linkpapua.com– Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Papua Barat Daya tengah mengevaluasi progres...