SORONG, Linkpapua.com – Kementerian Investasi/BKPM RI bekerja sama dengan SKK Migas mengadakan kegiatan workshop bagi pelaku usaha sektor penunjang hulu migas di Papua Barat. Workshop ini berorientasi melahirkan pengusaha yang bisa berperan menopang ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Workshop dilaksanakan di Swiss Belhotel Sorong, Selasa (7/12/2021). Workshop juga menghadirkan 50 vendor lokal di wilayah Papua dan Maluku.
Kepala Perwakilan SKK Migas wilayah Papua dan Maluku, Subagyo mengatakan, tujuan workshop memiliki orientasi jangka panjang. Yakni memberikan penguatan dan peningkatan kapasitas usaha bagi pelaku usaha nasional di daerah yang akan melaksanakan pekerjaan di sektor jasa penunjang migas.
“SKK Migas – KKKS memerlukan dukungan dari penyedia barang dan jasa untuk kelancaran kegiatan operasi yang dijalankan. Terkait hal ini, perwakilan SKK Migas Papua dan Maluku menjalin sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian Investasi/BKPM RI untuk melaksanakan kegiatan workshop peningkatan daya saing tahun 2021,” jelas Subagyo.
Dalam regulasi ada Pedoman Tata Kerja (PTK) 007. Inilah yang menjadi acuan KKKS untuk memilih penyedia barang dan jasa dengan cara yang transparan dan akuntabel.
Dan semua kriteria ini menurut Subagyo, hanya bisa dipenuhi jika pengusaha memiliki kualifikasi standar.
“Dengan begitu kegiatan hulu migas berjalan dengan lancar dan dapat menjadi lokomotif penggerak untuk pengembangan di timur Indonesia,” terang dia.
Mewakili Kementerian Investasi/BKPM RI, Anggawira dari Komite Investasi Kementerian Investasi/BKPM RI menyampaikan bahwa kolaborasi antara BKPM dan SKK Migas bertujuan untuk mendorong para pelaku usaha di daerah bisa terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan hulu migas. Harapannya dapat tercipta suatu sinergi dan kolaborasi dengan peran serta dari BKPM sebagai salah satu hub sehingga memudahkan KKKS untuk melakukan proses.
“Tujuan dari investasi adalah bagaimana menopang pertumbuhan ekonomi yang merata dan perlu dukungan pemerintah daerah sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.”, tutup Anggawira.
Ahmad Kristiono, Spesialis Pengendalian Pengadaan SKK Migas dalam pemaparannya mewakili Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisa Biaya SKK Migas menyampaikan mengenai sistem online yang digunakan SKK Migas untuk melakukan penilaian kualifikasi penyedia barang dan jasa secara terpusat dan terintegrasi antar KKKS. Sistem ini disebut Centralized Integrated Vendor Database (CIVD).
Dengan adanya sistem ini, KKKS akan mendapatkan penyedia barang atau jasa yang tepat dengan harga yang efisien. Dengan CIVD, penyedia barang cukup mendaftar untum kemudian memperoleh SPDA (Surat Pengganti Dokumen Administrasi) untuk mengikuti proses tender di seluruh KKKS yang tergabung.
Sejak CIVD diterapkan oleh SKK Migas mulai 2016, kini telah digunakan oleh 58 KKKS dan sudah menerbitkan 45.861 SPDA kepada penyedia barang/jasa.
Manfaat dari adanya CIVD antara lain percepatan proses tender, menciptakan multiplier efek, data suplier yang terpercaya (reliable), serta standarisasi prakualifikasi.
Sesi kedua dimulai dengan materi mengenai proses pengadaan barang dan jasa Industri Hulu Migas yang disampaikan oleh Dino Adrian, Manajer Senior Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa SKK Migas. Dilanjutkan dengan informasi highlight kegiatan pengadaan barang/jasa Pertamina Zona 14 tahun 2021 yang disampaikan oleh Gatot Kurnia, mewakili General Manager Pertamina EP.
Ketua BPD HIPMI Papua Barat, William Heinrich hadir sebagi narasumber ketiga dengan materi dukungan pengusaha daerah untuk pengembangan industri hulu migas. Pemateri terakhir dalam sesi dua adalah James Tehubijuluw, GM Procurement BP Berau Ltd, yang menyampaikan potensi pekerjaan bagi pengusaha lokal dari kegiatan operasional hulu migas. (LP2/Red)
