Raja Ampat – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Raja Ampat, Charles A.M Imbir, kembali menyoroti hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2018 yang hingga kini belum diumumkan.

Menurutnya, Pemerintah daerah (Pemda) Raja Ampat harus berani mengumumkan apapun hasilnya. Entah memenuhi kuota 80 persen bagi OAP dan 20 persen untuk Non-OAP atau tidak, agar pencari kerja (pencaker) mempunyai kepastian hukum.

“Sehingga tidak muncul kegelisaan, kalau tidak ada kepastian maka akan muncul perspektif baru yang timbul sana-sini karena ketidak pastian itu”, terang Charles, Rabu (26/08/2020).

Ia mengatakan, Pemerintah pusat sudah memberikan mandat dan kewenangan penuh kepada daerah masing-masing untuk mengaturnya.

“Ini juga disampaikan Menteri Aparatur Negara bahwa pemerintah pusat sudah lepaskan, jadi semuanya tergantung pemrintah daerah”, katanya.

“Di daerah lain juga sudah di umumkan, dan itu artinya sudah saatnya. Jadi Raja Ampat umumkan saja apa hasilnya,” sambung CAI, sapaan akrabnya.

Situasi dimasa pandemi Covid-19 saat ini tentunya mengancam perekonomian, sehingga jangan sampai terkesan memiskinkan masyarakat.

“Jangan membuat para pencaker terus menunggu, tapi berikan kepastian hukum, sehingga yang lolos bisa menyiapkan administrasi selanjutnya dan jika tidak lolos jangan menghabiskan waktu di Raja Ampat, tapi mungkin bisa mencari kerja di tempat lain (diluar Raja Ampat), karena menginggat pemerintah kembali membuka pendaftaran calon pegawai lagi,” terangnya.

Diri memastikan, data hasil CPNS saat tentu sudah ada di Badan Kepegawaian Daerah, karena Kemenpan sudah jelaskan bahwa hasilnya semua diserahkan kepada pemerintah daerah.

“Di Papua kan banyak daerah sudah di umumkan. Kalau terjadi gejolak seperti daerah lain itu hal bisa. Tapi kalau Pemda membuka lebih cepat berarti informasi seperti itu bisa dikendalikan”, ucapnya.

Selain itu, semua keputusan pasti ada resikonya. Untuk itu pemerintah harus ada kepastian hukum dan tegas agar masyarakat tidak ada tekanan psikologi yang pada akhirnya muncul keraguan kewibawaan pemeritah.

“Jadi di umumkankan saja, jangan sampai dengan pengaruh psikologi bisa menimbulkan emosi ketidakpercayan dan meragukan kewibawaan pemerintah”, pintahnya.

Lebih lanjut kata wakil ketua II itu, para pencaker berhak untuk menunggu sambil mencari informasi untuk memastikan hasil seleksi.

Dia juga berpesan, bagi OAP jangan hanya berharap untuk melamar kerja di Papua, tapi diluar Papua juga masih ada ruang untuk siap saja.

“Terutama adik-adik pelajar dan mahasiswa yang melanjutkan studi diluar Papua bisa mengikuti seleksi CPNS di daerah mana saja, jadi kalau ada pembukaan pendaftaran tes CPNS ikut saja, sehingga kita merangkai Khebinekaan itu juga lebih kuat”, pungkas Charles. (LPB4/Red).