25.9 C
Manokwari
Jumat, Februari 23, 2024
25.9 C
Manokwari
More

    Tok! DPR Papua Barat Setujui RAPBD Induk 2023

    Published on

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) induk 2023 melalui sidang paripurna, Selasa (13/12/2022).

    Setelah persetujuan ini, materi RAPBD induk 2023 akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI untuk mendapatkan persetujuan.

    RAPBD induk 2023 yang disetujui seluruh fraksi di DPR Papua Barat, yakni meliputi pendapatan sebesar Rp7.641.106.030.179, belanja Rp8.222.106.030.117, dan pembiayaan Rp630.999.999.938.

    Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Dance Sangkek, mengatakan mengatakan hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta RAPBD induk 2023 meski telah diterima tentunya masih ada catatan. Hal ini dalam rangka menegakkan pemerintahan yang profesional dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

    Baca juga:  PUPR Lanjutkan Program Bantuan Rumah Layak Huni untuk OAP Papua Barat

    “Dampak dari pemekaran (Provinsi) Papua Barat Daya akan ada penyesuaian dan pengalihan, baik personel dan biaya sarana dan prasarana dan dokumen. Salah satunya adalah penyesuaian alokasi pendapatan maupun belanja pada Provinsi Papua Barat sebagai provinsi induk,” kata Dance.

    Baca juga:  Polda Papua Barat Gelar Simulasi Sispamkota Hadapi Pemilu 2024

    Menurut dia, pandangan akhir fraksi-fraksi DPR sungguh berharga untuk digunakan sebagai salah satu instrumen dalam pengambilan keputusan dalam penyusunan materi RAPBD.

    “Pada kesempatan ini dengan kemampuan yang terbatas, saya mengajak kita semua saling membantu untuk bekerja meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di semua sektor untuk kepentingan masyarakat di Provinsi Papua Barat,” ujarnya.

    Dia mengajak untuk mendengarkan dan meninggalkan kepentingan pribadi maupun kelompok dan mengutamakan kepentingan rakyat yang sebagian besar masih hidup dalam kemiskinan, terisolasi, dan tidak berdaya.

    Baca juga:  Rumadi Ahmad: Mecegah Korupsi Sebelum Menindak Lebih Efektif

    “Kita semua harus bertanggung jawab untuk memperbaiki kondisi masyarakat kita. Saya mengharapkan supaya kita kemitraan ini benar-benar diwujudkan,” harapnya.

    Sementara, Wakil Ketua I DPR Papua Barat, pus Barat Ramlee Lolando Mansawan, mengharapkan dalam pembahasan RAPBD induk maupun perubahan dapat dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

    “Kami sangat berharap tahun mendatang dalam membahas APBD induk maupun perubahan agar dapat memperhatikan peraturan perundang-undangan,” ucapnya. (LP9/Red)

    Latest articles

    Pleno di Distrik Kokas Fakfak Diduga Dimanipulasi, Suara Uswanas dari 119...

    0
    KOKAS,LinkPapua.com– Pleno rekapitulasi perolehan hasil suara Pemilu 2024 di Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat diduga dimanipulasi. Sejumlah caleg melaporkan suaranya berkurang, sementara ada...

    More like this

    Pleno di Distrik Kokas Fakfak Diduga Dimanipulasi, Suara Uswanas dari 119 jadi 1.203

    KOKAS,LinkPapua.com– Pleno rekapitulasi perolehan hasil suara Pemilu 2024 di Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua...

    Wujudkan Program JKN, Pj Gubernur Ali Baham Minta Dukungan OPD

    MANOKWARI, Linkpapua.com - Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere meminta seluruh OPD mendukung...

    HPSN 2024, Pj Gubernur Ali Baham Soroti Sampah Plastik di Teluk Sawaibu: Butuh Penanganan Bersama

    MANOKWARI,Linkpapua.com - Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere memimpin apel gabungan dalam rangka...