26.7 C
Manokwari
Rabu, April 2, 2025
26.7 C
Manokwari
More

    Tok! DPR Papua Barat Setujui RAPBD Induk 2023

    Published on

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) induk 2023 melalui sidang paripurna, Selasa (13/12/2022).

    Setelah persetujuan ini, materi RAPBD induk 2023 akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI untuk mendapatkan persetujuan.

    RAPBD induk 2023 yang disetujui seluruh fraksi di DPR Papua Barat, yakni meliputi pendapatan sebesar Rp7.641.106.030.179, belanja Rp8.222.106.030.117, dan pembiayaan Rp630.999.999.938.

    Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Dance Sangkek, mengatakan mengatakan hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta RAPBD induk 2023 meski telah diterima tentunya masih ada catatan. Hal ini dalam rangka menegakkan pemerintahan yang profesional dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

    Baca juga:  Pj Gubernur Ali Baham Tekankan Segera Dilakukan Pemetaan Lahan Pertanian

    “Dampak dari pemekaran (Provinsi) Papua Barat Daya akan ada penyesuaian dan pengalihan, baik personel dan biaya sarana dan prasarana dan dokumen. Salah satunya adalah penyesuaian alokasi pendapatan maupun belanja pada Provinsi Papua Barat sebagai provinsi induk,” kata Dance.

    Baca juga:  Pemprov PB Resmi Serahkan Aset P3D ke Pemprov Papua Barat Daya

    Menurut dia, pandangan akhir fraksi-fraksi DPR sungguh berharga untuk digunakan sebagai salah satu instrumen dalam pengambilan keputusan dalam penyusunan materi RAPBD.

    “Pada kesempatan ini dengan kemampuan yang terbatas, saya mengajak kita semua saling membantu untuk bekerja meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di semua sektor untuk kepentingan masyarakat di Provinsi Papua Barat,” ujarnya.

    Dia mengajak untuk mendengarkan dan meninggalkan kepentingan pribadi maupun kelompok dan mengutamakan kepentingan rakyat yang sebagian besar masih hidup dalam kemiskinan, terisolasi, dan tidak berdaya.

    Baca juga:  Ratusan Pelajar Asli Papua di SMKN 2 Manokwari Menolak Divaksin, Sekolah Carikan Solusi

    “Kita semua harus bertanggung jawab untuk memperbaiki kondisi masyarakat kita. Saya mengharapkan supaya kita kemitraan ini benar-benar diwujudkan,” harapnya.

    Sementara, Wakil Ketua I DPR Papua Barat, pus Barat Ramlee Lolando Mansawan, mengharapkan dalam pembahasan RAPBD induk maupun perubahan dapat dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

    “Kami sangat berharap tahun mendatang dalam membahas APBD induk maupun perubahan agar dapat memperhatikan peraturan perundang-undangan,” ucapnya. (LP9/Red)

    Latest articles

    Pertamina Sesuaikan Harga BBM di Papua per 1 April 2025, Ini...

    0
    SORONG, LinkPapua.com – Harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua mengalami penyesuaian mulai Selasa (1/4/2025). PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan penurunan harga untuk beberapa...

    More like this

    Manokwari United Siap Tampil di Liga 4, Target Promosi ke Liga 3

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Bupati Manokwari Hermus Indou pada Kamis (27/3/2025)secara resmi melaunching Manokwari United yang...

    Lani Lakotani Resmi Pimpin BKOW Papua Barat Periode 2025-2030

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Lani Lakotani resmi menjabat sebagai Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita...

    Gubernur Papua Barat Serahkan Bantuan Beras ke 200 Masjid-7 Ponpes Jelang Idulfitri

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menyalurkan bantuan berupa beras kepada 200...