27.3 C
Manokwari
Jumat, Maret 29, 2024
27.3 C
Manokwari
More

    Teluk Wondama PSU, Dominggus Minta Pjs Bupati Awasi ASN tak Netral

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapuabarat.com – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melantik Eduard Nunaki sebagai pjs Bupati Teluk Wondama, Rabu (31/3/2021). Pengangkatan pjs dilakukan setelah berakhirnya masa jabatan kepala daerah periode lalu.

    Teluk Wondama harus menunjuk pjs karena penetapan pasangan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2020 tertunda. Sengketa pilkada harus berlanjut dengan pemungutan suara ulang (PSU).

    Pada pelantikan tersebut, Dominggus mengingatkan, tugas pjs saat ini cukup kompleks.

    “Pjs harus menjalankan tugas cukup berat saat ini. Selain mengawal pemungutan suara ulang (PSU) juga harus mengawasi ASN agar tetap netral,” ujar Dominggus usai melantik pjs Bupati Teluk Wandoma.

    Dominggus mengatakan, pjs bukan hanya dituntut mengawal PSU tapi ikut memastikan tugas tugas birokrasi tetap berjalan. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu oleh agenda itu.

    Baca juga:  Ali Baham Dorong Perempuan Papua Barat jadi Lokomotif Gerakan Pangan Lokal

    “Anda akan bertugas sampai kepala daerah terpilih dilantik nanti. Karena tidak boleh terjadi kekosongan jabatan kepala daerah sampai presiden mengangkat pejabat kepala daerah definitif,” terang Dominggus.

    Gubernur mengatakan, sekali lagi ia mengingatkan pjs agar menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Menjaga netralitas birokrasi dalam proses PSU nanti.

    “Tugas utama pjs, pertama memimpin urusan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama dewan perwakilan rakyat daerah. Kedua memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat,” jelasnya.

    Tugas ketiga kata Dominggus, melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Lalu keempat melakukan pengisian pejabat dan mutasi pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

    Baca juga:  Soal Tertundanya Pembahasan APBD Papua Barat, Pj Sekprov Dance Angkat Bicara

    Dan kelima melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19. Di mana tugas dan kewenangannya antara lain, memperhatikan surat edaran Mendagri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

    Dominggus juga meminta pjs merangkul semua stakeholder yang ada di masyarakat. Termasuk mengoptimalkan koordinasi dengan DPRD, KPU, Bawaslu dan FORKOPIMDA. Juga ikut menjaga harmonisasi dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan, dalam menjaga stabilitas publik dan pemerintahan di daerah.

    “Yang tidak kalah penting hindari tindakan yang dapat menimbulkan konflik horizontal di masyarakat dan kontra produktif terhadap tugas-tugas pemerintah,” ucapnya.

    Baca juga:  Ketua Umum PKK Minta Kader Jadi Mitra Pemerintah Tingkatkan SDM

    Dominggus mengingatkan, pejabat sementara bupati bukanlah jabatan politik. Pjs merupakan kepanjangan tangan daerah yang mampu berkoordinasi dengan instansi wilayah terkait, dalam mewujudkan kehadiran pemerintah negara di tengah masyarakat.

    Kepada seluruh masyarakat yang ada di kabupaten Teluk Wondama, Dominggus berpesan agar dapat menerima pjs.

    “Berikanlah saran dan masukan yang sifatnya membangun kepada pejabat tersebut, untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Teluk Wondama dengan baik. Karena pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, apabila tidak didukung oleh situasi dan kondisi daerah yang aman,” imbuhnya. (LPB2/red)

    Latest articles

    KPA dan Kabag Keuangan DPRD Bintuni Ditetapkan Tersangka, Langsung Ditahan

    0
    TELUK BINTUNI,LinkPapua.com- Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Teluk Bintuni menetapkan dua tersangka dalam kasus sewa gedung DPRD Teluk Bintuni. Kedua tersangka yakni MP yang...

    MUI Papua Barat Keluarkan Imbauan Untuk LDII

    More like this

    Disnakertrans Mansel Akui Banyak Perusahaan Bandel, tak Laporkan Data Karyawan

    MANSEL, Linkpapua.com - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Manokwari Selatan mencatat baru 2...

    DPD RI- Pemprov PB Bahas Mekanisme Seleksi Anggota DPR Jalur Pengangkatan

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Dewan Perwakilan Daerah (DPD)RI menggelar pertemuan dengan pemerintah provinsi Papua Barat membahas...

    Disnaker Papua Barat Minta Posko di 7 Kabupaten Awasi Ketat Penyaluran THR

    MANOKWARI, linkpapua.com-Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat melaksanakan zoom meeting dengan seluruh Dinas Tenaga...