28.9 C
Manokwari
Selasa, Mei 28, 2024
28.9 C
Manokwari
More

    Raperda Pertanggungjawaban APBD 2020 Disetujui, DPRD Manokwari Selip Sejumlah Catatan

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Dalam pelaksanaan rapat paripurna DPRD Manokwari tahun 2021 tentang laporan hasil kerja banggar pada Kamis (19/8/2021), fraksi-fraksi di DPRD menyetujui rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban APBD tahun 2020.

    Dalam rapat paripurna yang digelar secara langsung dan daring tersebut hadir hanya seorang pimpinan yaitu wakil ketua DPRD Manokwari Norman Tambunan.

    Dari pihak eksekutif, hadir wakil bupati Manokwari, Edi Budoyo dan sekda Manokwari, Henri Sembiring. Dalam pembacaan hasil kerja banggar DPRD Manokwari yang dibacakan oleh Suriyati Faisal memberikan sejumlah catatan dan saran.

    Baca juga:  Serahkan LKPJ, Hermus Klaim Sejumlah Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemda 2022

    “Dalam peningkatan PAD, salah satu upaya dapat dilakukan memaksimalkan pajak dan retribusi daerah. Saran dari komisi terhadap Raperda ini agar menjadi perhatian dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan APBD tahun berikutnya. Hasil temuan BPK RI dapat ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi dan optimalkan komitmen waktu. Banggar rekomendasikan penguatan aspek pengawasan internal dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban dan tidak toleransi pelanggaran apapun,”ujarnya.

    Baca juga:  DPD BKPRMI Manokwari Berbagi dengan Yayasan Anak Yatim Ikhsan Al Mauun

    Selain itu terkait dengan silpa tahun 2020 sebesar 43 Miliar, Badan Anggaran (Banggar) juga merekomendasikan agar dapat menutup kekurangan APBD. Pemda mengambil langkah strategis dalam perencanaan APBD 2021.

    Pemda juga diharapkan meningkatkan target pendapatan dari perusahaan daerah maupun BUMD sesuai dengan investasi daerah dan menciptakan iklim perkembangan perusda.

    Baca juga:  Bukit Doa Manokwari, Awali Shooting Film Dokumenter "Tanah Air Ku"

    Sementara itu, dalam penyampaian bupati Manokwari melalui wakil bupati Manokwari Edi Budoyo mengatakan ada tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK yaitu audit keuangan, audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu.

    “Untuk pengelolaan tahun 2020, pemkab Manokwari mendapat opini WTP. Sehingga kedepan kami akan meminta BPK melakukan audit kinerja untuk pelayanan ke masyarakat yang lebih baik,”ungkap dia.(LP3/Red)

    Latest articles

    Dominggus Mandacan Resmi Terima Rekomendasi DPP NasDem Maju Pilkada Papua Barat...

    0
    JAKARTA, Linkpapua - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menyerahkan surat rekomendasi kepada Dominggus Mancadan untuk maju bertarung pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Papua...

    More like this

    Tersangka Korupsi Dinas Perumahan Papua Barat Ditangkap Tim Tabur di Bantaeng  

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Papua Barat berhasil menangkap tersangka DAW,...

    Pekan Imunisasi Polio 2024, Papua Barat Targetkan 85.718 Anak

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Pj Ketua TP PKK Provinsi Papua Barat, Siti Mardiana Temongmere, menghadiri...

    Pemekaran 203 Kampung di Pegaf Papua Barat Masuk Tahap Akhir

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Asisten I Setda Papua Barat, Oktavianus Mayor, menyampaikan pemekaran calon kampung...