MANOKWARI, LinkPapua.com – Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, tidak ada intervensi dalam bentuk apa pun terkait panitia seleksi (pansel) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRD) 2024-2029 tujuh kabupaten di Papua Barat. Menurutnya, pembentukan pansel punya mekanisme tersendiri.
“Ini, kan, mekanisme sendiri, mekanisme tanpa kampanye. Ini mekanisme pengangkatan. Jadi, hasil musyawarah masyarakat adat itu sendiri. Jadi, kalau ini intervensi, seperti apa? Ini mekanismenya berbeda dengan mekanisme pemilu partai politik,” ujarnya usai pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pansel anggota DPRK di Hotel Aston Niu, Manokwari, Selasa (4/6/2024).
Ali Baham menuturkan apa yang menjadi evaluasi sebelumnya mesti diperbaiki untuk penyusunan rencana ke depannya. “Itu adalah komitmen bersama sehingga jika sudah mengetahui di mana yang kurang, tentunya harus diperbaiki ke depannya,” katanya.
Adapun pansel yang dilantik sebanyak 35 orang dari tujuh kabupaten, yakni Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Fakfak, Kaimana, dan Teluk Wondama.
Ali Baham menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses ini, termasuk tim pembentukan pansel dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Papua Barat.
“Saya mengapresiasi Octavianus Mayor yang sudah memimpin (tim pembentukan pansel) dan menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu. Provinsi lain masih meraba-raba soal regulasi ini,” katanya.
Ali Baham berpesan kepada para pansel untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme serta memastikan proses seleksi berjalan sesuai aturan dan tidak ada gugatan.
“Supaya proses ini tidak mengalami cacat hukum. Jangan sampai ada yang menggugat,” pesannya.
Ali Baham juga mengingatkan bahwa pengangkatan DPRK sesuai amanat undang-undang yang dikhususkan bagi orang asli Papua (OAP).
“Ini memang khusus bagi orang asli Papua, lebih detailnya yang ada di Papua Barat,” ucapnya. (LP12/red)
