27.4 C
Manokwari
Jumat, Maret 29, 2024
27.4 C
Manokwari
More

    Pemprov Papua Barat Tegaskan Siap PK jika Kasasi Ditolak

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com – Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Barat Robert KR Hammar menegaskan, pihaknya akan menempuh upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali (PK), jika kasasi terhadap perkara gugatan ganti rugi Riko Sia ditolak Mahkamah Agung (MA).

    “Dari permasalahan ini, tim investigasi biro hukum telah menemukan bukti baru (novum) untuk pengajuan PK. Itu kita temukan setelah adakan diskusi dengan mantan-mantan pejabat era masalah ini. Semua berkas telah terkumpul dan siap,” kata Hammar dalam sesi jumpa pers di salah satu hotel berbintang di Manokwari, Papua Barat, Kamis (20/5/2021).

    Hammar melanjutkan, pengajuan PK akan ditangani langsung tim advokat yang diketuai Demianus Waney dan dibantu oleh Yan Christian Warinussy, selaku kuasa hukum Pemerintah Daerah Papua Barat.

    Baca juga:  Pemilihan Wakil Ketua IV DPR PB Kembali Tertunda, Ini Penyebabnya!

    “Pengadilan adalah benteng terakhir dari semua proses hukum, dan jika kasasi maupun PK nanti kami tetap kalah, pemerintah provinsi tetap siap membayar karena itu merupakan putusan pengadilan. Tapi kami lakukan perlawanan, sebelum semua itu terjadi,” ujar Hammar.

    Hammar menjelaskan, salah satu hal yang akan menjadi pertimbangan pengajuan PK, ialah saat proses mediasi hingga adanya kesepakatan senilai Rp150 miliar beserta bunga enam persen itu, tidak dihadiri oleh pihak principal, yakni gubernur ataupun sekda. Kesepakatan hanya dilakukan oleh antara penasihat hukum.

    Baca juga:  Kasdam Kasuari Minta Cek Kebersihan Gudang Senjata dan Amunisi

    “Itu merupakan salah satu poin yang akan kami ajukan dalam PK. Kami juga sedang mempertimbangkan untuk menggugat balik (rekonvensi) Rico Sia. Itu sedang dipersiapkan oleh Warinussy, jika dalil-dalilnya memungkinkan dan dasar hukumnya kuat, kita lanjutkan,” kata Hammar.

    Terpisah, Pakar Hukum Tata Negara Dr. Andi Muliyono,SH.,MH.,CLA menjelaskan, terkait permasalahan anggaran pihak DPR juga harusnya dilibatkan dalam mediasi itu. Sebab, legislasi, controlling dan budgeting adalah merupaka tugas DPR. Untuk itu DPR harusnya mengetahui perihal tersebut.

    “Tugas kuasa hukum untuk memberitahukan kepada kliennya atau pihak yang dia wakili. Saat mediasi harus dihadiri oleh gubernur atau sekda dan didampingi oleh pihak DPR. Ini uang rakyat, bukan pribadi. DPR harus mengetahui karena itulah tugas mereka,” kata Muliyono.

    Baca juga:  BEM Unipa Tolak Kedatangan Sekjen Dewan Ketahanan Nasional

    Selain itu, alumnus Universitas Hasanuddin itu mengingatkan kepada pihak Pemerintah Papua Barat untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jangan sampai niat menyelamatkan harkat dan martabat pemerintah, justru salah kaprah dan berujung pada tindak pidana korupsi.

    “Harus dibicarakan secara menyeluruh. Siapa yang menentukan bunga, jangan salah, tindakan itu bisa berujung korupsi,” kata Muliyono.

    Diakhir wawancara, Muliyono mengungkap, bahwa sudah saatnya bagi pemerintah (gubernur) untuk mulai melakukan evaluasi kinerja, mereposisi jabatan karena tugas biro hukum bukan saja persoalan internal kepemerintahan.(LP7/red)

    Latest articles

    Pertamina Pastikan Stok Gas LPG tersedia Hingga Idul Fitri

    0
    JAYAPURA, Linkpapua.com- PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku memastikan stok Liquified Petroleum Gas (LPG) selama bulan Ramadhan 1445 H dalam kondisi aman di...

    MUI Papua Barat Keluarkan Imbauan Untuk LDII

    More like this

    Disnakertrans Mansel Akui Banyak Perusahaan Bandel, tak Laporkan Data Karyawan

    MANSEL, Linkpapua.com - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Manokwari Selatan mencatat baru 2...

    DPD RI- Pemprov PB Bahas Mekanisme Seleksi Anggota DPR Jalur Pengangkatan

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Dewan Perwakilan Daerah (DPD)RI menggelar pertemuan dengan pemerintah provinsi Papua Barat membahas...

    Disnaker Papua Barat Minta Posko di 7 Kabupaten Awasi Ketat Penyaluran THR

    MANOKWARI, linkpapua.com-Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat melaksanakan zoom meeting dengan seluruh Dinas Tenaga...