28.4 C
Manokwari
Jumat, Maret 29, 2024
28.4 C
Manokwari
More

    KPK Ungkap Skor MCP Tambrauw Terendah Kedua di Papua Barat

    Published on

    TAMBRAUW, Linkpapua.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pencegahan Terintegrasi dengan Pemkab Tambrauw, Papua Barat, Senin (26/4/2021). Monev ini sebagai bagian dari upaya menyelamatkan aset daerah.

    Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka di kantor Bupati Tambrauw, Senin (26/4/2021).

    “Untuk memperbaiki skor Monitoring Center for Prevention atau MCP kita butuh transparansi dan keterbukaan. Sampaikan saja keadaan yang sebenarnya,” ujar Ketua Satuan Tugas Koordinasi Dan Supervisi (Korsup) Pencegahan Wilayah V, Dian Patria.

    Baca juga:  Dihadiri Langsung Tri Tito Karnavian, TP PKK Papua Barat Gelar Asistensi Penanganan Stunting

    Dian mengutip data MCP tahun 2020. Ia menyebut skor kabupaten yang baru berdiri 13 tahun ini hanya 14,69 persen.

    Dengan skor tersebut, kata Dian, Kabupaten Tambrauw menempati posisi 2 terendah di Provinsi Papua Barat. Capaian ini juga jauh di bawah capaian MCP nasional 64 persen.

    Baca juga:  Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat

    Dari 8 area intervensi yang didampingi KPK skor terendah khususnya untuk capaian pada tiga area intervensi. Yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 6,5 persen, Manajemen Aset 10 persen dan Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD) 0 persen.

    Dalam kesempatan tersebut, KPK juga mengingatkan terkait kepatuhan LHKPN. Untuk pemda dari total 35 wajib lapor, baru 24 penyelenggara negara (PN) yang sudah melaporkan atau 68,37 persen.

    Baca juga:  Pemekaran DOB PBD, Orgenes Wonggor: Empat Distrik Masuk Papua Barat

    Sisanya 11 PN belum. Sedangkan untuk DPRD, dari total 20 wajib lapor, baru 9 PN yang sudah melaporkan atau 45 persen. Sisanya 11 PN belum.

    Bupati Tambrauw Gabriel Asem menyampaikan apresiasi kepada KPK atas kunjungannya. Gabriel menyampaikan sebenarnya pemda punya banyak rencana pengembangan wilayah seperti energi baru terbarukan, perikanan, peternakan dan eco-wilayah. Namun sulit diimplementasikan karena benturan aturan kawasan hutan. (LP2/red)

    Latest articles

    KPA dan Kabag Keuangan DPRD Bintuni Ditetapkan Tersangka, Langsung Ditahan

    0
    TELUK BINTUNI,LinkPapua.com- Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Teluk Bintuni menetapkan dua tersangka dalam kasus sewa gedung DPRD Teluk Bintuni. Kedua tersangka yakni MP yang...

    MUI Papua Barat Keluarkan Imbauan Untuk LDII

    More like this

    Disnakertrans Mansel Akui Banyak Perusahaan Bandel, tak Laporkan Data Karyawan

    MANSEL, Linkpapua.com - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Manokwari Selatan mencatat baru 2...

    DPD RI- Pemprov PB Bahas Mekanisme Seleksi Anggota DPR Jalur Pengangkatan

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Dewan Perwakilan Daerah (DPD)RI menggelar pertemuan dengan pemerintah provinsi Papua Barat membahas...

    Disnaker Papua Barat Minta Posko di 7 Kabupaten Awasi Ketat Penyaluran THR

    MANOKWARI, linkpapua.com-Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat melaksanakan zoom meeting dengan seluruh Dinas Tenaga...