26.6 C
Manokwari
Sabtu, Juni 14, 2025
26.6 C
Manokwari
More

    Konsultasi Publik RPHJP, Bupati Mansel: Harus Berpihak pada Ekologi dan Sosial

    Published on

    WhatsApp

    MANSEL, LinkPapua.com – Bupati Manokwari Selatan (Mansel), Bernard Mandacan, menyampaikan bahwa dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) harus benar-benar berpihak pada aspek ekologis dan sosial masyarakat.

    Penegasan itu disampaikan saat membuka kegiatan konsultasi publik RPHJP Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit II Mansel, Rabu (5/6/2025).

    “Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang formalitas, tetapi betul-betul menjadi ruang diskusi terbuka. Masukan dari semua pihak pemda, pemangku kepentingan, akademisi, hingga masyarakat adat sangat dibutuhkan agar dokumen dibuat ini benar-benar berpihak kepada kepentingan ekologis dan sosial masyarakat Manokwari Selatan,” ujarnya.

    Baca juga:  ASN Pemkab Mansel Belum Gajian: Kas Sisa Rp82 Juta, SP2D Gaji Capai Rp9 Miliar

    Konsultasi publik ini dihadiri pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Mansel, Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Mansel, perwakilan akademisi, LSM seperti Ecozona, Manukwar, Konservasi Indonesia, serta mitra pembangunan lainnya.

    Bernard turut mengapresiasi kerja keras semua pihak yang telah menyusun dokumen RPHJP. Dia menyebut penyusunan ini sebagai langkah strategis untuk memastikan kelestarian sumber daya hutan dan mendorong pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

    Baca juga:  Satgas Damai Cartenz Serahkan Tersangka Iyoktogi Telenggen ke Kejaksaan

    Kepala CDK Mansel, Christian Fonataba, dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa konsultasi publik RPHJP KPHP Wilayah II Mansel ini merupakan bagian dari upaya memastikan pengelolaan hutan dilakukan secara partisipatif, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat lokal.

    “Penyusunan RPHJP kita ketahui bersama merupakan suatu kewajiban setiap KPHP sebagai dasar dalam pengelolaan hutan 10 tahun ke depan,” katanya.

    Baca juga:  DPMPTSP Mansel: 283 Pelaku Usaha Sudah Terkaver OSS-RBA

    Dia menekankan agar dokumen tersebut tidak berhenti pada aspek administratif semata, tetapi harus mencerminkan kepekaan terhadap isu ekologis, sosial, dan ekonomi.

    Sementara itu, Direktur Strategis Konservasi Sahul Papua, Meyti Mongdong, menyampaikan pentingnya merancang perencanaan kehutanan yang benar-benar berpijak pada prinsip keberlanjutan.

    “Dengan itu, kami dari mitra pembangunan berharap ketika perencanaan ini disetujui dan diterapkan bisa ditegakkan sehingga bisa dipastikan planning dan implementasi kita bersama mencapai goal sesuai tujuan awal,” tuturnya. (*/red)

    WhatsApp

    Latest articles

    Panitia Kongres Persatuan PWI 2025 Resmi Dibentuk, SK Ditandatangani di Dewan...

    0
    JAKARTA, LinkPapua.com - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kongres Bandung, Hendry Ch Bangun, dan Ketua Umum PWI Kongres Luar Biasa (KLB) Jakarta, Zulmansyah...

    More like this

    Panitia Kongres Persatuan PWI 2025 Resmi Dibentuk, SK Ditandatangani di Dewan Pers

    JAKARTA, LinkPapua.com - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kongres Bandung, Hendry Ch Bangun,...

    Lima Poin Penting Misi Ayor Kosepa Sebagai Ketum BPC HIPMI Teluk Bintuni

    TELUK BINTUNI, Linkpapua.com-Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Teluk Bintuni...

    Ketum HIPMI Apresiasi Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Hipmi

    TELUK BINTUNI, Linkpapua.com- Organisasi Wirausahaan HIPMI atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, sebagai wadah bagi...