JAKARTA, Linkpapua.com– Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian (Lemdiklat Polri) bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menjalin kerja sama untuk memperkuat sistem manajemen mutu Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Polri. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan efisiensi dalam proses sertifikasi profesi kepolisian.
Kombes Switbertus Budi Prasetiyo, yang saat ini mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LX Tahun 2024, menyatakan bahwa penguatan LSP Polri sangat penting untuk menjamin kualitas pelayanan publik. Dalam proyek perubahan yang disebut “Transformasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Polri Guna Menjamin Profesionalisme Berkelanjutan” atau Sikompeten, Switbertus menggarisbawahi perlunya penataan struktur LSP Polri serta pengembangan skema sertifikasi.
Switbertus menjelaskan bahwa sejak LSP Polri beroperasi pada 2010, berbagai skema sertifikasi telah diperkenalkan. Namun, untuk menjawab tantangan yang ada dan meningkatkan efektivitas sertifikasi, diperlukan adanya penguatan sistem manajemen mutu.
“Kerja sama dengan BNSP bertujuan untuk memastikan bahwa standar dan prosedur sertifikasi memenuhi kualitas terbaik. Kami berharap dapat menyusun Peraturan Kapolri (Perkap) yang mengatur Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) LSP Polri serta menyediakan dukungan bagi assessor dan tempat uji kompetensi,” ujar Switbertus.
Dijelaskan Switbertus, pentingnya penguatan ini didorong oleh temuan inspektorat yang menunjukkan perlunya optimalisasi dalam pelaksanaan sertifikasi. Beban kerja yang berat pada personel LSP juga menjadi alasan utama untuk memperbaiki dan memperkuat sistem.
“LSP Polri harus dapat menjawab kebutuhan sertifikasi dengan lebih efektif. Dengan mandat dari BNSP untuk mengembangkan 94 skema baru, proyek perubahan ini akan membantu LSP Polri menjadi lebih mandiri dan kuat dalam menjalankan tugasnya,” tambah Switbertus.
Gagasan Sikompeten sudah dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan beberapa Sekolah Polisi Negara (SPN). Salah satu rekomendasinya adalah kolaborasi yang lebih erat dengan stakeholder internal maupun eksternal Polri.
Sementara itu Syamsi Hari, Ketua BNSP mengatakan, sebagai pihak ekternal yang mendukung upaya penjaminan mutu kelembagaan LSP Polri dan lembaga yang memiliki otoritas pengakuan kompetensi profesi, BNSP berharap semua profesi di tubuh internal Polri memiliki pengakuan secara nasional untuk menjawab semua tantangan perkembangan dinamika kompetensi yang ada saat ini.
Syamsi Hari memonitor secara langsung pelaksnaan kegiatan zoom meeting yang dilaksanakan oleh Lemdiklat Polri dan BNSP pada 31 Juli 2024.
Hal serupa disampaikan oleh para sumber BNSP yang juga merupakan Asesor Lisensi Kepala BNSP, Ade Syaekudin. Ia menjelaskan, peran LSP Polri memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam mendukung upaya kebijakan kebijakan strategis, sehingga diperlukan sebuah treatment secara kontinu dengan melakukan audit internal manajerial di LSP Polri agar mampu memiliki dokumen tertelusur dan mengakselarasi mekanismen sistem manajemen mutu yang andal guna menghasilkan pelaksanaan uji kompetensi yang kredibel dan transfaran dan menghasilkan profesi Polri yang adaptif dan inovatif.(rls/Red)
