28.2 C
Manokwari
Selasa, April 23, 2024
28.2 C
Manokwari
More

    Kemendagri, KPK, dan BPKP Berkolaborasi Percepat Satu Data Indonesia

    Published on

    JAKARTA, Linkpapua.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sepakat mempercepat penyatuan sistem dan data keuangan dan pembangunan.

    Ini merupakan hasil pertemuan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK/Koordinator Stranas PK KPK, Pahala Nainggolan, dan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, Jumat (1/7/2022).

    Pertemuan yang berlangsung di Kantor BPKP tersebut berjalan begitu hangat dan akrab. Pertemuan itu bertujuan untuk mempercepat terwujudnya satu sistem dan Satu Data Indonesia sehingga laporan keuangan dapat terkonsolidasi secara nasional.

    Baca juga:  PWI Pusat Kepemimpinan Hendry Ch Bangun Fokus Pendidikan Wartawan

    “Ini merupakan momentum yang baik, melalui pertemuan ini bisa mewujudkan kolaborasi dan sinergi yang baik antara Kemendagri, KPK, dan BPKP,” ungkap Fatoni.

    Fatoni menyampaikan pentingnya membangun kolaborasi dengan BPKP dalam peningkatan kapasitas pegawai untuk mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. “Melalui penandatanganan MoU oleh BPKP, diharapkan BPKP nantinya dapat membantu transfer knowledge kepada Pemda (pemerintah daerah) melalui fasilitasi Kantor Perwakilan BPKP yang tersebar di seluruh provinsi,” lanjut Fatoni.

    Baca juga:  Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Kemendagri Dukung APKASI Otonomi Expo 2023

    Fatoni berharap, seluruh kementerian dan lembaga lain dapat bersama-sama ikut berkolaborasi demi mewujudkan satu sistem dan Satu Data Indonesia. “Semua (kementerian dan lembaga) harus bergandengan, agar Satu Data Indonesia dapat terwujud,” pungkas Fatoni.

    Senada dengan Fatoni, Pahala menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian maupun lembaga untuk mewujudkan Satu Data Indonesia melalui penetapan aplikasi umum. Menurutnya, kementerian dan lembaga perlu bersinergi secara konsisten merangkul Pemda agar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan.

    Baca juga:  Tito: Pencegahan Korupsi Harus Diutamakan, tapi OTT juga Penting

    Pahala menyampaikan, penyatuan sistem dan data ini merupakan salah satu Program Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK). Karena itu, perlu komitmen kementerian/lembaga dan semua pihak untuk mewujudkan cita-cita mulia ini.

    Adapun langkah ini disambut baik oleh BPKP. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi mewujudkan satu sistem dan Satu Data Indonesia. Praktik baik yang telah dilaksanakan BPKP selama ini di daerah akan menjadi acuan dalam mengawal upaya tersebut. (*/Red)

    Latest articles

    Selamat! Petrus Kasihiw Raih Gelar Doktor Lingkungan di Unipa

    0
    MANOKWARI,LinkPapua.com- Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw berhasil meraih gelar doktor bidang lingkungan usai menjalani ujian promosi di Universitas Papua, Selasa (23/42024). Petrus Kasihiw mempertahankan...

    More like this

    Sekjen PWI Bantah DK Soal Anggaran UKW Rp2,9 M tak Jelas: Itu Fitnah

    JAKARTA, linkpapua.com- Sekretaris Jenderal PWI Pusat Sayid Iskandarsyah membantah pernyataan Dewan Kehormatan PWI terkait...

    Menko Polhukam Dorong Produksi Karya Jurnalistik Berwawasan Kebangsaan

    JAKARTA,linkpapua.com- Rencana program Sosialisasi Pers Berwawasan Kebangsaan yang akan dilakukan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia...

    Putra Papua Piet Bukorsyom Resmi Dilantik jadi Kepala Kanwil Kemenkumham Papua Barat

    JAKARTA,linkpapua.com- Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly melantik 57 Pimpinan Tinggi Pratama di...