27.3 C
Manokwari
Kamis, Maret 28, 2024
27.3 C
Manokwari
More

    Dukung Otsus di Tanah Papua, Pusat Gelontorkan Rp138 T Sejak 2002

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com – Pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran lebih dari Rp138 triliun untuk mendukung otonomi khusus di Papua dan Papua Barat. Anggaran ini disalurkan sejak 2002.

    Kementerian Keuangan menyebutkan Rp138 triliun yang disuntik ke Papua dan Papua Barat adalah anggaran Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI). Penyaluran dana itu belum termasuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) serta belanja kementerian/lembaga.

    “Anggaran ini untuk mendukung sektor-sektor prioritas otsus di Papua dan Papua Barat. Harapan pemerintah agar otsus benar-benar menyentuh kepentingan daerah dan masyarakat,” ujar Menkeu Sri Mulyani Indrawati Januari lalu dalam rapat dengan Komite I DPD RI.

    Baca juga:  Diundang Hadiri Pelantikan KKSS Papua Barat Daya, Pj Gubernur Sulsel Ungkap Ketertarikan Rumpon Mobile

    Dukungan anggaran mencakup berbagai sektor prioritas. Di antaranya infrastruktur, ekonomi dan sektor pendidikan. Hanya saja diakui bahwa sektor pendidikan dan kesehatan belum secara optimal terserap.

    Hari ini Senin (3/5/2021) Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menggelar rapat bersama Panitia Khusus (Pansus) DPR RI, di ruang rapat lantai 1 Kantor Gubernur Papua Barat. Rapat membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.

    Baca juga:  Honorer 512 Tagih Janji Kapolda PB: Tuntaskan Kasus Pemalsuan dokumen CPNS!

    Turut hadir Ketua Pansus Otsus Komarudin Watubun dan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik, serta 15 anggota Pansus dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Barat.

    Dalam rapat itu, Komarudin Watubun mengungkap, bahwa revisi UU Otsus memang merupakan inisiatif pemerintah pusat. Sehingga ada beberapa perubahan pasal, terutama terkait anggaran dan pemekaran daerah.

    Revisi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 sebagaimana perubahan bahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus, dilakukan pemeritah pusat lantaran masa berlakunya yang akan habis pada tahun ini.

    Baca juga:  Waterpauw Ubah Komposisi 7 Pejabat yang Akan Dilantik: Diganti karena tak Bisa Kerja

    Komarudin mengakui, sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi tetap menjadi tiga agenda program prioritas revisi UU Otsus. Sebab, tiga sektor itu diakuinya belum terakomodir selama 20 tahun perjalanan otsus.

    “Belum terakomodir, untuk itu tiga sektor tersebut menjadi program prioritas dalam revisi atau perubahan kedua Undang-Undang Otsus,” kata Watubun.

    Pansus juga berharap revisi UU Otsus mengakomodir lebih banyak kepentingan masyarakat kecil di Tanah Papua. Segmen ini dinilai penting untuk kebangkitan sektor sektor ekonomi kerakyatan. (LP7/red)

    Latest articles

    Tebar Kebaikan di Bulan Ramadhan Menejemen SPBU DODO 84.983 Berbagi Takjil 

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com- SPBU DODO 84.983 yang dikelola PT. Papua Bumi Kasuari pada Kamis (28/3/2024) berbagi kasih dengan membagikan takjil pada pengendara kendaraan yang melakukan...

    More like this

    Disnakertrans Mansel Akui Banyak Perusahaan Bandel, tak Laporkan Data Karyawan

    MANSEL, Linkpapua.com - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Manokwari Selatan mencatat baru 2...

    DPD RI- Pemprov PB Bahas Mekanisme Seleksi Anggota DPR Jalur Pengangkatan

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Dewan Perwakilan Daerah (DPD)RI menggelar pertemuan dengan pemerintah provinsi Papua Barat membahas...

    Disnaker Papua Barat Minta Posko di 7 Kabupaten Awasi Ketat Penyaluran THR

    MANOKWARI, linkpapua.com-Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat melaksanakan zoom meeting dengan seluruh Dinas Tenaga...